Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H

Wacana Referendum Untuk UU Pilkada

Seruu.com

Senin, 29 Sep 2014 21:06

Seruu.Com

Trimoelja D Soerdjadi.

Pengacara senior asal Surabaya, Trimoelja D Soerdjadi menilai kontroversi pilkada langsung atau oleh DPRD tidak akan pernah selesai, karena masing-masing pihak punya argumentasi yurisdiksi sendiri-sendiri.

"Saya berpendapat, sebaiknya pilkada dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD, sebab itu lebih demokratis," dalihnya saat ditemui di Surabaya, Senin (29/9/2014).

Dia menyebut, dengan segala kekurangannya pilkada langsung jauh lebih baik daripada dipilih oleh DPRD. "Saya tidak bisa membayangkan muncul pemimpin seperti Tri Rismaharini, Jokowi dan Ahok, andaikata pilkada melalui DPRD. Selain itu sekali hak pilih telah diberikan kepada rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya, hak itu tidak boleh begitu saja dicabut," lanjutnya.

Trimoelja mencontohkan, jika dirinya oleh negara telah diberikan hak milik atas sebidang tanah. Hak itu kemudian tidak bisa begitu saja dicabut kembali oleh negara. Ada prosedur yang harus ditempuh, dan harus ada ganti rugi.

"Ini merupakan kemunduran bagi demokrasi dan pencerdasan kehidupan berpolitik. Karena rakyat tidak lagi dilibatkan secara langsung untuk menentukan pilihannya sendiri," kata Trimoelja.

Perampasan hak memilih oleh DPR tidak disertai imbalan atau "ganti rugi" apa pun, misalnya jaminan bahwa moral dan perilaku para anggota DPRD akan lebih baik. Pilkada oleh DPRD dipastikan justru akan menambah ladang baru bagi para koruptor. Jika itu, (perubahan pilkada) harus dilakukan, lanjut Trimoelja, harus dilakukan melalui referendum.

"Jadi rakyat pemilih sendiri secara langsung. Apakah mereka akan mempertahankah hak pilihnya untuk langsung memilih sendiri kepala daerahnya, atau menyerahkan dan mempercayakannya kepada DPRD sebagai lembaga yang mewakili hak pilih mereka. Jadi tidak boleh merampas begitu saja," harapnya. [Yud]

T#g:RUUopini

Berita Terkait

Rabu, 16 Agu 2023 16:36
Sogok Meraih Predikat WTP?

Meski masa kepemimpinannya tinggal menghitung hari, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi masih terus menebar kontroversi "asbun." Terbaru, saat Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) meraih opini wajar

Senin, 14 Agu 2023 19:54
Kabupaten Taput Satu-Satunya Kepala Daerah Raih Opini WTP 9 Kali Berturut

Berturut-turut setiap tahunnya, Bupati Tapanuli Utara (Taput) Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si menerima penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Daerah Taput meraih Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecuali

Senin, 14 Agu 2023 13:34
Wali Kota dr Susanti Ikuti Kick Off menuju Sepuluh Tahun Berturut-turut Opini WTP Laporan Keuangan Pemprovsu

Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri acara kick off menuju Sepuluh Tahun Berturut-tirut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera utar

Jumat, 28 Jul 2023 22:18
Kemhan-TNI Raih WTP dari BPK, Menhan Prabowo: Ini Pertanggungjawaban atas Amanat Negara kepada Pemerintah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2022 di Kemhan, Jakarta, Rabu (26/7).Pemeriksaan atas Laporan Keuang

Kamis, 27 Jul 2023 11:17
TNI Kembali Raih Opini Predikat WTP

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertahanan Tahun 2022, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta