Jumat, 30 Sep 2022 23:06
  • Home
  • Politik
  • Ini rincian Perpres 60 Tahun 2016 tentang LPSK

Ini rincian Perpres 60 Tahun 2016 tentang LPSK

JAKARTA (utamanews.com)
Sabtu, 06 Agu 2016 08:19
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada 12 Juli 2016. Hal ini dilaksanakannya dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Perpres ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan kmbaga Perlindungan Saksi dan Korban.

“Sekretariat Jenderal (Setjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada LPSK,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Setjen LPSK menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan LPSK; Lembaga b. penyusunan rencana dan program Setjen LPSK; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
Selanjutnya, koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; e. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum; f. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Setjen LPSK; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

Organisasi

Menurut Perpres ini, Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. Biro sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Selain itu, di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK dibentuk unit pengawasan sebagai unsur pengawas intern, yang dapat berbentuk inspektorat atau unit pengawasan, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.

Perpres ini juga menyebutkan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK di daerah, dibentuk Perwakilan LPSK sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

“Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Kepala Perwakilan,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres ini.

Perwakilan LPSK itu, menurut Perpres ini, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada Lembaga Perlindungan Salsi dan Korban.

“Perwakilan lrmbaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian,” bunyi Pasal 8 Perpres No. 60 Tahun 2016 itu.

Eselon

Menurut Perpres ini, Sekretaris Jenderal LPSK merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sementara Kepala Biro dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sedangkan Kepala Bagian, Kepala Perwakilan LPSK, dan Kepala Unit Pengawasan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. Adapun Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas

“Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan rapat Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 20 Perpres ini.

Adapun ejabat eselon II ke bawah di Lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Perpres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 31 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Juli 2016 itu.

(rls)
T#g:LPSKseskab
Berita Terkait
  • Sabtu, 06 Agu 2022 10:06

    Aulia Rachman Apresiasi Kehadiran LPSK di Medan

    Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman sangat mengapresiasi atas hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Sumatera Utara dan membuka kantor di Kota Medan. Kehadiran lembaga nonstrukt

  • Sabtu, 06 Agu 2022 06:06

    Edy Rahmayadi Sambut Baik Kehadiran LPSK di Sumut

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik kehadiran perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Sumut. Diharapkan LPSK dapat memberi perlindungan dan keadilan bagi ra

  • Rabu, 06 Apr 2022 10:36

    Duga ada perlakuan khusus, LPSK Desak Polda Sumut Tahan Semua Tersangka Kerangkeng Bupati Langkat

    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) heran mengapa para tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) tidak ditahan. Sejauh ini, baru Ter

  • Sabtu, 01 Jan 2022 22:51

    Sambut Tahun Baru, Seskab: Pengalaman di 2021 untuk Perbaikan di 2022

    (Foto: Humas Setkab/Rahmat)Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mensyukuri bahwa meskipun tidak mudah namun bangsa Indonesia mampu melalui tahun 2021 dengan baik.“Indonesia bersyukur, Indon

  • Rabu, 17 Mar 2021 16:17

    Kapolda Sumut, LPSK dan Komisi III DPR RI Serahkan Bantuan 7 Korban Bom Polrestabes Medan

    Tujuh korban bom aksi terorisme yang terjadi di Polrestabes Medan menerima bantuan di Aula Rupatama Mapolrestabes Medan, Rabu (17/3/2021).Penyerahan bantuan itu diberikan langsung Lembaga Perlindungan

  • Senin, 07 Okt 2019 13:17

    Wali Kota Bangga Wanita Medan Jadi Salah Satu Pimpinan KPK

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri acara Syukuran Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di Jalan Garu VI, Kecama

  • Sabtu, 06 Agu 2016 07:47

    Pelantikan 62 pejabat di lingkungan Sekretaris Kabinet RI

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo menyaksikan pelantikan 62 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), pejabat Administrator (eselon III), dan pejabat Pengawas (eselon IV) di lingkung

  • Minggu, 14 Feb 2016 21:03

    Seratusan korban pelanggaran HAM Berat 1965 di Sumut temu kangen di aula Bung Karno

    Ada rona bahagia yang terpancar dari wajah seratusan kakek nenek yang berkumpul di aula Bung Karno, jalan Hayam Wuruk Medan, Minggu siang (14/2/2015). Raut senang hati ini bukan karena merayakan Valen

  • Senin, 02 Feb 2015 08:41

    Wali Kota Hadiri Bhakti Sosial LPSK dalam menyambut Imlek di Medan

    Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengapresiasi Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga (LPSK) karena peduli pada keadaan sosial kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan pada lansia serta masyarakat yan

  • Minggu, 11 Jan 2015 10:25

    Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri tingkatkan kerjasama dengan LPSK

    Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. diwakili Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri menerima Audiensi LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Ruang Tamu Pangdam I/BB L

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak