Namun, Jokowi tetap akan menggunakan mekanisme pembatasan pembelian untuk BBM bersubsidi itu. Bahkan skema subsidi nantinya akan dialihkan ke perorangan.

”Sistemnya masih dirancang karena harus on dulu,” kata Airlangga Hartanto, dikutip dari CNBCIndonesia.com, Sabtu (20/8/2022).

Untuk menjalankan skema ini, pemerintah akan tetap menggunakan aplikasi MyPertamina yang saat ini gencar disosialisasikan.

Menurutnya, hingga saat ini data untuk penerima subsidi BBM yang masuk dalam aplikasi MyPertamina masih terus dikumpulkan.

”Kita bicara subsidi perorangan bukan kendaraan,” tegasnya.

Sementara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya membeberkan tiga opsi terkait dengan permintaan Pertalite dan solar subsidi yang meningkat, disertai dengan tingginya harga bahan bakar tersebut.

Pertama, pembatasan dilakukan berdasarkan besaran kriteria cubicle centimeter (cc) kendaraan. Kedua, pembelian Pertalite hanya mobil umum dan roda dua atau motor saja. Ketiga, pembelian hanya untuk warga yang tidak mampu berdasarkan data dan akan diberikan subsidi melalui PKH atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Sosial (Bansos) sembako.

”Itu yang kemungkinan bisa dipakai, tapi masih ada alternatif yang belum final,” ungkap Jokowi.