Di tengah wacana pemerintah bakal menaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar pada pekan depan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, malah menyebut bahwa Presiden Jokowi (Joko Widodo) bakal memborong ‘minyak murah’ dari Rusia.

Kebijakan impor minyak dari Rusia itu, menurut Sandiaga Uno, dilakukan Jokowi karena harga minyak dari negeri Beruang Putih itu lebih murah 30 persen dari harga pasaran dunia.

“Rusia nawarin ke kita, eh lu mau enggak India sudah ambil nih minyak kita, harganya 3% lebih murah daripada harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil gak? Ambil. Pak Jokowi pikir yang sama, ambil,” jelas Sandiaga, dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (20/8/2022).

Namun demikian, kata Sandiaga lagi, kebijakan itu juga penuh resiko. Yakni, dikhawatirkan akan adanya embargo dari Amerika Serikat (AS).

“Apa yang kita lihat mungkin sangat berbeda dari setiap perspektif geoplitik, faktor ekonomi, ini memang tantangan. Barat ini mau bagaimanapun juga, uang, teknologi mereka yang kontrol. pengiriman dolar AS harus lewat New York,” jelasnya.

Bahkan, Sandiaga memaparkan, jika Indonesia dikeluarkan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Sehingga, Indonesia bisa membayarkan pembayarannya dalam bentuk Rubel. “Kata Rusia tidak perlu takut, bayar pakai rubel saja. Konversi rupiah ke rubel, nah ini teman-teman di sektor keuangan lagi menghitung,” terang dia.

Diskusi tentang minyak dari Rusia itu sempat mengemuka pada Dengar Pendapat (RDP) Maret 2022 lalu. Wacana itu muncul, Rusia menjual murah minyaknya karena terkena sanksi dari negara-negara barat. Direktur Utama Nicke Widyawati bahkan telah berkomunikai dengan Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia.

“Pertamina melihat adanya potensi Rusia yang akan menjual minyak mentah dengan harga murah akibat sanksi perdagangan negara barat, ada peluang untuk membeli dari Rusia dengan harga yang lebih baik,” jelas Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

Dikatakan Nicke, pembelian minyak mentah dari Rusia akan dilakukan secara business to business (B to B) daripada Goverment to Goverment (G to G). Itu diharapkan tidak menimbulkan masalah politis. “Tak ada masalah sepanjang perusahaan (minyak mentah) yang deal sama kita gak kena sanksi,” tutupnya.

Namun demikian, Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, meminta agar pemeritah berhati-hati dalam menyikapi wacana kebijakan pembelian minyak dari Rusia.

“Saya rasa pembelian minyak ke Rusia ini ada berbagai kesulitan, seperti logistiknya dan ada kesulitan pembayarannya jadi tentunya perlu dilihat secara keseluruhan,” tambah Pahala di Graha Pertamina, Gambir, Jakarta.