Kepala Negara menyatakan, pasca kenaikan harga BBM akan menyusul kenaikan biaya transportasi dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, angka kemiskinan dapat meningkat. 

"Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik. Utamanya, harga beras sebagai komponen utama," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan bahwa ketika terjadi kenaikan harga pangan akibat penyesuaian harga BBM, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota harus melakukan langkah-langkah strategis dengan mengintervensi harga-harga di pasaran.

"Jadi, hati-hati kalau harga beras di daerah bapak, ibu sekalian itu naik, meski hanya Rp200 atau Rp500 segera diintervensi, karena ini menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten, dan kota yang bapak, ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," jelas Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan mendongkrak inflasi hingga 1,8%.

"Dan, ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19," katanya. 

Disebutkan bahwa seiring diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH) masing-masing sebesar 2% sebagai dana subsidi untuk membantu meringankan beban masyarakat sehingga inflasi tahun ini dapat ditekan di bawah 5%.

"Ini bisa dibantu dengan mensubsidi masyarakat. Ojek, misalnya ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu. Bukan total dana yang dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,"kata Presiden Jokowi.

Selain itu, belanja tidak terduga ini dapat digunakan untuk subsidi inflasi. Ia mencontohkan, ketika terjadi kenaikan harga telur, bawang merah, dan bawang putih, belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya, di Lampung. Biaya transportasi Brebes - Lampung berapa biayanya? Misalnya, Rp3 juta. Nah, biaya Rp3 juta ini yang ditutup oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes," kata Presiden Jokowi.