Selasa, 06 Des 2022 05:05

Kajari Resmikan Rumah Restorative Justice, Serentak di 16 Kecamatan di Sergai

Sergai (utamanews.com)
Oleh: Erick Yoma
Kamis, 24 Nov 2022 14:34
Istimewa
Kajari Serdang Bedagai di desa Sei Buluh
Peresmian Rumah RJ (Restorative Justice) dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai Sumatera Utara di Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, Kamis (24/11/2022).

Sebelumnya, Kajari Serdang Bedagai Muhammad Amin S.H,. M.H menyapa para Camat dan Kepala Desa secara virtual.

Rumah Restorative Justice ke 2 ini juga diresmikan sekaligus di 16 Rumah Restorative Justice di berbagai desa di 16 kecamatan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai, yang mana sebelumnya telah ada Rumah Restorative Justice di Desa Bamban Estate Kec. Sei Bamban.
Di sela-sela peresmian, Muhammad Amin mengatakan bahwa melalui Rumah Restorative Justice ini, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengedepankan prinsip penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.
"Untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan seperti yang tertuang pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", ucap Kajari.

Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini,bPasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini: Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik, Tindak Pidana Lalu 

Syarat Pelaksanaan Restorative Justice

Syarat pelaksanaan restorative justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara materiil, meliputi beberapa persyaratan:
Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, Tidak berdampak konflik sosial, Tidak berpotensi memecah belah bangsa, Tidak radikalisme dan separatisme, Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil, meliputi:

Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika, Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.
Peresmian Rumah Restorative Justice ini juga dihadiri Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sri Rahmayani S.Sos,. M.Si mewakili Pemkab Sergai dan jajarannya, juga diikuti oleh Para Camat se-kabupaten Serdang Bedagai dan juga para Kepala Desa yang dilaksanakan secara Virtual Zoom dengan dihadiri Forkopimcam Kecamatan Teluk Mengkudu serta Kepala Desa se Kecamatan Teluk Mengkudu di aula Kantor Desa Sei Buluh.
Editor: Donini Ari Rajagukguk

T#g:Kajari SergaiSei Buluhrestoratif justicerumah RJ
Berita Terkait
  • Kamis, 10 Nov 2022 18:20

    Kajari Serdang Bedagai Tetapkan 2 Tersangka Baru Pada Korupsi Kasus Asuransi Usaha Tani Padi

    Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Kamis (10/11), gelar release tersangka korupsi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada T.A 2020 di Dinas Pertanian Kab. Sergai melalui bantuan ke beberapa Kelompok Tani (

  • Kamis, 28 Apr 2022 13:58

    LBH Medan Minta Kasus Viral Juru Parkir Diselesaikan Lewat Restoratif Justice

    Menanggapi kasus viral antara pengendara mobil dengan juru parkir elektronik (e- parking) di Kota Medan, tepatnya di Jalan Rahmadsyah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Lembaga Bantuan Hukum (LB

  • Jumat, 18 Feb 2022 17:18

    Diduga korban tabrak lari, warga Sei Buluh ditemukan tewas tanpa busana di Jalinsum

    Masyarakat Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat(18/2/2022) sekira pukul 06:00 WIB, mendadak heboh saat ditemukan seorang pria dalam kondisi mening

  • Rabu, 09 Feb 2022 08:39

    Usai Konsumsi Sabu, Rumah Geleng di Sei Buluh Digrebek Polsek Teluk Mengkudu

    Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu amankan dua pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Sergai, Rabu (2/2/2022) sekira pukul 23:30 WIB.

  • Jumat, 05 Mar 2021 09:35

    Kades Sei Buluh Minta Kapolres Sergai dan Istansi Terkait Untuk Fasilitasi Ijin Alih Fungsi Lahan

    Kepala Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Dzul Pansyah SH meminta agar Polres Sergai dan Istansi terkait untuk membantu memfasilitasi perijinan Alih Fungsi Lahan

  • Komentar Pembaca

    Tentang Kami   Pedoman Media Siber   Disclaimer   Iklan   Karir   Kontak

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com
    PT. Oberlin Media Utama