- Home
- Hukum & Keamanan
- Polisi: Kalau Rizieq Merasa Tidak Bersalah, Ayo Pulang
Polisi: Kalau Rizieq Merasa Tidak Bersalah, Ayo Pulang
JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Wiji
Sabtu, 03 Jun 2017 22:43
Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan, Kapolda Metro Jaya, menyatakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan berkaitan dengan dugaan aksi pornografi.
"Mau tidak mau yang bersangkutan (Rizieq) harus mempertanggungjawabkan," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta Jumat (2/6/2017).
Iriawan mempersilahkan tim pengacara Rizieq mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan terkait penetapan sebagai tersangka dugaan penyebaran percakapan dan foto berkonten pornografi.
Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan Rizieq dapat membuktikan bersalah atau tidak terhadap kasus yang dituduhkannya melalui sidang pengadilan.
Iriawan mengimbau Rizieq untuk kembali ke Indonesia dari Arab Saudi untuk menghadapi kasus yang menjeratnya.
Iriawan juga menyerukan massa tidak perlu mendatangi maupun mengepung Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten untuk menjemput Rizieq karena menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia internasional.
Sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka, kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan dan daftar pencarian orang (DPO), serta "red notice" terhadap Rizieq karena tidak memenuhi panggilan sebagai saksi maupun tersangka.
Polisi telah menetapkan tersangka terhadap Rizieq dan seorang wanita Firza Husein terkait dugaan penyebaran percakapan dan foto vulgar pada Senin (29/5).
Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 junto Pasal 29 dan atau Pasal 6 junto Pasal 32 dan atau Pasal 9 junto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
T#g:Rizieq
"Mau tidak mau yang bersangkutan (Rizieq) harus mempertanggungjawabkan," kata Irjen Polisi M Iriawan di Jakarta Jumat (2/6/2017).Iriawan mempersilahkan tim pengacara Rizieq mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan terkait penetapan sebagai tersangka dugaan penyebaran percakapan dan foto berkonten pornografi.
Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan Rizieq dapat membuktikan bersalah atau tidak terhadap kasus yang dituduhkannya melalui sidang pengadilan.
Iriawan mengimbau Rizieq untuk kembali ke Indonesia dari Arab Saudi untuk menghadapi kasus yang menjeratnya.
Iriawan juga menyerukan massa tidak perlu mendatangi maupun mengepung Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten untuk menjemput Rizieq karena menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia internasional.
Sebelumnya, polisi telah menetapkan tersangka, kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan dan daftar pencarian orang (DPO), serta "red notice" terhadap Rizieq karena tidak memenuhi panggilan sebagai saksi maupun tersangka.
Polisi telah menetapkan tersangka terhadap Rizieq dan seorang wanita Firza Husein terkait dugaan penyebaran percakapan dan foto vulgar pada Senin (29/5).
Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 junto Pasal 29 dan atau Pasal 6 junto Pasal 32 dan atau Pasal 9 junto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Editor: Sam
T#g:Rizieq
Berita Terkait
Masyarakat di Daerah Menolak Kunjungan Rizieq Shihab
Rizieq Shihab tiba di Indonesia dan bersemangat untuk melakukan safari ceramah. Namun sayang niatnya ditolak mentah-mentah oleh banyak orang di berbagai kota. Mereka melarang sang Rizieq untuk bercera
Kapuspen TNI: Penurunan Baliho HRS Oleh Pangdam Jaya Didukung Panglima TNI
Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah untuk menurunkan baliho HRS karena kewenangan ada di Pangdam Jaya. Tentunya Panglima TNI mendukung langkah yang diambil Pangdam Jaya, karena yang tahu si
Gelombang Penolakan Habib Rizieq Tiba di Palembang, Pemuda NKRI Jaga Sumatera Selatan 'Zero Conflict'
Gelombang penolakan terhadap Habib Rizieq Shihab menjalar hingga ke Palembang, Sumatera Selatan. Seperti diberitakan sejumlah media online, gelombang unjuk rasa penolakan terhadap Habib Rizieq Shihab
Ini klarifikasi Ridwan Kamil terkait kerumunan di Megamendung, Bogor
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan klarifikasi selama tujuh jam kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan pelanggaran adany
Rekonsiliasi tidak dapat dikaitkan dengan hukum tertentu
Menanggapi rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo dan Jokowi, kubu Prabowo meminta agar kepulangan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi salah satu persyaratan rekonsiliasi. Selain itu ku
Habib Rizieq Serobot Doa Dalam Pemakaman Mbah Moen, Mau Cari Panggung?
Pentolan FPI yang tak pulang- pulang, Habib Rizieq tampak hadir dalam pemakaman salah satu Ulama Kharismatik Asal Indonesia KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen di Al Ma'la Mekah. Dalam jagat media s
Dubes: Habib Rizieq Tebar Fitnah di Kota Suci!
Agus Maftuh Abegebriel selaku Dubes RI untuk Arab Saudi menyesalkan pernyataan Habib Rizieq yang menyebut Menlu Retno Marsudi menggalang kemenangan untuk Capres 01 Jokowi, kepada staf KJRI Jeddah dan
Tanpa Perppu Pembubaran Ormas Radikal, Indonesia Amburadul
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Prof Arbi Sanit mendukung penuh langkah Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas Radikal. Tanpa Perppu tersebut, Indonesia bisa amburadul.
Ini Prediksi Pengamat Intelejen Bila Rizieq Ditangkap
Kasus hukum yang disandang oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab telah menimbulkan rumor dan pandangan serta prediksi sejumlah pengamat dan bahkan masyarakat awam.
Tak gubris Eggi Sudjana, Polri lanjutkan penyidikan Kasus Obrolan Syur Rizieq-Firza
Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa penyidik akan tetap melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan percakapan mesum antara tokoh
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| 3 jam lalu
Pro Kontra Respon Lawatan Jokowi ke Rusia-Ukraina, Misi Damai Gagal?
Lawatan Presiden Joko Widodo yang berniat membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia pekan ini menjadi sorotan publik. Sebab, lawatan ini berlangsung ketika Rusia masih terus menggempur wilayah timu
Sosial Budaya
| 5 jam lalu
Silaturahmi dengan Seniman dan Budayawan, Wagub Sumut Harapkan Sumbangsih KSBN
Musa Rajekshah berharap agar Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Sumut bisa memberikan sumbangsih untuk Sumut. Demikian dikatakannya saat duduk sore bersama KSBN Sumut yang bertajuk "Bahagia Itu
Politik
| 6 jam lalu
Yenny Wahid: Misi Jokowi tidak gagal meski Rusia masih serang Ukraina
Yenny Wahid menilai misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjembatani perdamaian Rusia dan Ukraina tidak gagal meski saat ini Rusia masih menyerang Ukraina.Kata Yenny, serangan Rusia tersebut, menurutny
Olahraga
| 7 jam lalu
Tutup Kejuaraan 9 Cabor, Bobby Nasution Harapkan Tradisi Juara Umum Porprovsu Dapat Dipertahankan
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengharapkan agar Medan dapat mempertahankan gelar Juara Umum dalam Pekan Olahraga Provinsi Sumut (Porprovsu) November 2022 ini, juga meraih prestasi terbaik dalam PON k
Sosial Budaya
| 7 jam lalu
Satgas Yonif 126/KC Sediakan Ruang Ibadah Bagi Masyarakat Perbatasan
Personel Pos Kout Satgas Yonif 126/KC mengajak ibadah masyarakat perbatasan RI - PNG di Pos Kout, Distrik Waris, Kabupaten Keerom dengan membuatkan ruangan sarana ibadah.Hali ini merupakan upaya Perso
Sosial Budaya
| 8 jam lalu
Terpilih Secara Aklamasi, 'Bung Tama' Kembali Pimpin KNPI
Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke IV dengan mengusung tema "Pemuda Bersatu, Indonesia Maju"
Politik
| 9 jam lalu
Fuad Bawazier Nilai Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tak Istimewa
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai tak ada yang istimewa dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia usai menghadiri undangan G-7.Sebab Jokowi bukan pemimpin dunia pertama yang
Politik
| 10 jam lalu
Ada 3 provinsi baru di Papua, Jokowi disarankan keluarkan Perpu soal Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal Pemilu 2024. Ini karena ada beberapa norma dalam Und
Terpopuler Minggu Ini
Terpopuler Tahun Ini
