Hal tersebut ditegaskan Staf Ahli Walikota Binjai Bidang Masyarakat dan SDM, Jonner Lumbantoruan, saat memimpin apel gabungan ASN dan Non ASN Pemko Binjai, di Lapangan Apel Pemko Binjai, Senin, dengan pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Dalam apel yang diikuti oleh para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah dan seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Binjai tersebut, Jonner Lumbantoruan juga menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, salah satu tahapan pembentukan produk hukum daerah adalah penyebarluasan produk hukum daerah dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 

Untuk itu, sambungnya, dalam rangka meningkatkan penyebarluasan produk hukum daerah, JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat yang telah terintegrasi dengan JDIH Nasional milik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

"Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat memanfaatkan teknologi website JDIH Kota Binjai sebagai acuan dalam menyusun produk hukum daerah," ujarnya.

Melalui keberadaan website JDIH Kota Binjai, Joner juga berharap agar perangkat daerah dan masyarakat luas dapat dengan mudah mendapatkan informasi produk hukum daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Binjai serta mampu menciptakan masyarakat Kota Binjai yang sadar, taat, dan tertib hukum.