"Kita tidak ada melakukan transaksi, jadi kita menantang, jangan dengan bahasa dugaan, tapi tuding saja orangnya," tukas Timbul dalam konferensi pers dengan awak media di kantor KPU Tapteng, jalan Marison Pandan, Senin (12/12/2022).

Sebelumnya Timbul mengaku pihaknya telah dirugikan atas menyebarnya informasi terkait dugaan transaksi dalam proses perekrutan PPK.

"Konferensi pers ini menyikapi dan meluruskan dan secara kelembagaan kita dirugikan, kenapa, membangun kepercayaan publik itu susah membangunnya," ujarnya.

Menurut dia, informasi yang saat ini menyebar tersebut tidak disertai data yang terverifikasi, belum divalidasi, namun sayangnya sudah diviralkan.

"Dan ini kita menegaskan, bahwa itu tidak benar. Kalau punya data, tuding, agar jangan ada satwasangka. Karena berita itu, kami di buly habis-habisan, padahal PPK masih proses. Dan kami juga tidak mau grasak-grusuk, dan teman-teman media bisa memberikan berita yang berimbang, agar tidak menjadi hoaks dan meracuni masyarakat terkait perekrutan PPK ini," kata Timbul.

Meskipun sedang didera tudingan miring, Timbul menegaskan proses perekrutan PPK akan terus berlangsung. Dimana tanggal 16 Desember mendatang, pengumuman akan dilakukan.

Dan mengenai pihak yang menyebut dugaan-dugaan miring yang dialamatkan kepada pihaknya, Timbul menegaskan saat ini pihaknya sedang mengkaji langkah dan upaya yang akan dilakukan, termasuk upaya hukum.

"Jika terbukti, penjarakan saja orangnya, pidana itu. Tetapi jangan salah, yang membuat hoaks itu juga pidana, siap siap saja, apakah kita akan menempuh jalur hukum atau tidak. Jika berani tuding saja, unsur pidana kan sudah memenuhi hukum," ucapnya.

"Sebenarnya tak berniat menempuh jalur hukum, karena ini bisa saja bagian dari dinamika berdemokrasi, tapi informasi yang disebarkan saat ini telah sangat merugikan kami. Jadi kita lihat dalam beberapa hari kedepan," timpalnya.

Sebelumnya Ketua KPU Tapteng, Azwar Sitompul menuturkan, dugaan transaksional dalam proses rekrutmen PPK yang digelar pihaknya diragukan kebenarannya.

Dia menjelaskan, semua keputusan di internal KPU Tapteng merupakan keputusan kolektif kolegial. Artinya, sangat kecil kemungkinan, dalam proses yang dilaksanakan oleh KPU Tapteng termasuk perekrutan PPK yang sedang berjalan saat ini, bermuatan transaksi sebagaimana pemberitaan.

"Keputusan KPU kolektif kolegial, tidak ada penentu yang memiliki hak veto, seperti saya, tidak ada hak veto saya menentukan PPK, atau anggota KPU lainnya. Dasarnya berita acara pleno dimana seluruh anggota KPU ada didalam. Jadi terkait ada berita bahwa anggota KPU Ini menguasai, itu tidak benar," katanya.

Soal isu adanya transaksi uang mencapai jutaan rupiah, juga dibantah Azwar. Ia agaknya mengaku bingung soal sebutan nominal uang sebagaimana yang dituduhkan.

"Kami tidak tahu sumber informasi itu darimana, soal varian, jumlah, bahkan disebut 10 juta, luar biasa ya," katanya.

"Lalu, perekrutan berbasis online, berbasis CAT, lalu wawancara, jadi sangat sangat, dugaan bahwa terlalu dini, bahwa sudah ada PPK nya, padahal proses masih berjalan," imbuh Azwar.

Lebih lanjut dia menegaskan, agar sepanjang proses perekrutan yang sedang dilakukan ini jangan ada pihak yang memunculkan ketidak kondusifan, dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Boleh saja ada tanggapan masyarakat, masukan, tapi jangan ada proses penekanan, bahwa yang ini harus jadi yang ini, jangan sampai terjadi, agar proses pemilu berjalan aman, sesuai perintah pak Jokowi, bahwa semua masyarakat dan kepentingan harus menjaga kekondusifan menjelang tahun politik 2024," katanya.