Menurutnya, langkah dan tindakan KPU RI bersama Komisi II DPR RI sangat tepat. Sebab, putusan dikeluarkan KPU RI tersebut memberi dampak baik untuk masyarakat dan pemilih calon Kepala Daerah. Sehingga warga dapat menyalurkan kebebasan dalam berdemokrasi.

“Penolakan Pendaftaran Paslon MAMA (Masinton-Mahfud) Oleh KPU Tapteng itu menurut saya sama saja menghalangi atau membatasi hak demokrasi dan partai politik. Harusnya KPU Tapteng memberikan hak yang sama kepada masing-masing paslon dan partai politik,” katanya, Jumat (13/9/2024).

Secara tegas, sebut Arwanto Laoli, Bawaslu Tapteng sudah menyampaikan bahwa KPU Tapanuli Tengah, telah melakukan pelanggaran administrasi kepemiluan.

"Apa yang dilakukan oleh Komisioner KPU Tapteng itukan menjadi pembahasan Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, yang pada akhirnya KPU RI kembali mengeluarkan Surat Edaran, bahwa harus dilakukan pendaftaran ulang bagi yang bermasalah pada masa perpanjangan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati yang calon tunggal,” terang Arwanto menyampaikan konfirmasi nya kepada wartawan.

Sebagai eks Ketua GMKI Sibolga Tapanuli Tengah (Tapteng), Arwanto Laoli, juga mengpresiasi Bawaslu Tapteng dan KPU RI, karena memberikan peluang kepada Paslon MAMA untuk mendaftar kembali.

"Saya sebagai putra kelahiran Tapteng mendukung dan mengajak seluruh masyarakat Tapteng yang rindu akan perubahan untuk bersama-sama mengawal pendaftaran Paslon MAMA besok di KPU Tapteng,” harapnya.

Lebih lanjut dia katakan, saat ini Tapanuli Tengah butuh perubahan, keadilan dan kenyamanan terlebih dalam kemerdekaan berdemokrasi.

“Kita berharap DKPP RI segera mengambil sikap tegas kepada seluruh Komisioner KPU Tapteng yang kita duga telah melanggar kode etik dan menyalahgunakan wewenang dan jabatan, sehingga terjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. Kalau perlu seluruh Komisioner KPU Tapteng di berhentikan," ungkapnya.