Selasa, 06 Des 2022 05:01
  • Home
  • Pemilu
  • Jadi narasumber sosialisasi Pemilu 2024, Kajari Binjai Husein Admaja ungkap 2 hal penting ini

Jadi narasumber sosialisasi Pemilu 2024, Kajari Binjai Husein Admaja ungkap 2 hal penting ini

Binjai (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Jumat, 30 Sep 2022 21:50
Istimewa
Kajari Binjai menjadi narasumber Sosialisasi Pemilu 2024 kepada Insan Pers, Jumat (30/9)
Pada 14 Februari 2024 mendatang, kita mencari pemimpin secara serentak yang dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu menjadi pengalaman kita untuk pertama kali dalam bertata negara.

Pernyataan tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, M. Husein Admaja, saat dipercaya menjadi salah seorang narasumber dalam kegiatan Sosislisasi kepada Insan Pers dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai di Kolam Garden Coffee & Tea, Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Jumat (30/9).
"Artinya, kalau pesta demokrasi itu berhasil, tentu akan menjadi hal yang baik. Namun sebaliknya, kalau hal itu gagal, tentu akan menjadi catatan hitam buat kita. Agar hal itu tidak terjadi, maka KPU menggelar sosialisasi ini," ungkap M. Husein Admaja. 

Kajari Binjai juga mengatakan, berdasarkan catatannya, pada Pemilu 2019, peran Media Sosial (Medsos) belum begitu mendominasi. Namun seiring waktu, dirinya meyakini jika medsos akan sangat berpengaruh. 

"Apalagi Indonesia merupakan nomor 3 pengguna terbanyak medsos di dunia setelah Cina dan Amerika. Untuk itu, saya berharap ada langkah preventif (pencegahan dan preentif. Hal itu guna memininimalisir berita berita yang tidak benar di media sosial," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Kajari Binjai juga menegaskan bahwa ada ruang kosong dalam Undang Undang Pemilu. Apalagi UU itu menurutnya hanya diterapkan pada saat pelaksanaan Pemilu saja, yaitu dari proses pendaftaran hingga ditetapkannya sebagai pemenang. 

"Saya berharap bisa menjadi masukan untuk melakukan revisi Undang Undang yang ada, karena masih ada waktu sekitar 2 tahun lagi," harap M. Husein Admaja. 

Selama kurun waktu sekitar 2 tahun sebelum digelarnya Pemilu 2024, M. Husein Admaja juga berharap adanya UU ITE dalam pelaksanaan Pemilu. 

"Kalau kita cermati dan berkaca pada pemilu sebelumnya, banyak yang saling fitnah dan saling menjelekkan lawannya yang ditulis dan diposting di media sosial. 

"Sebab kalau UU Pemilu, mereka yang memfitnah ataupun menjelekkan lawan melalui medsos, tidak bisa djerat (hukum). Begitu pun Undang Undang ITE hanya sebagai masukan dari saya," kata M. Husein Admaja, yang langsung mendapat aplaus dari para hadirin. 

Dirinya juga mencontohkan, Binjai merupakan daerah perkotaan yang wilayah administratifnya tidak terlalu luas serta mudah dijangkau dibandingkan daerah lainnya. Lalu bagaimana caranya menjerat pelaku ITE yang belum tertulis di UU Pemilu sehingga dibuat UU ITE tentang Pemilu?!

"Faktor pelanggaran ITE akan lebih besar dan sangat menentukan. Sebab Binjai juga kita ketahui merupakan daerah perkotaan dan jaringan internet juga lancar,. Hal itu yang menjadi pengaruh terjadinya kejahatan atau kerawanan masalah ITE dan akan lebih memungkinkan terjadj," tegas Kajari Binjai, sembari berharap kepada Kominisioner KPU Binjai dapat meneruskan usulan itu kepada KPU Pusat. 

M. Husein Admaja menegaskan, hal yang paling penting dan menjadi tolak ukur terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dan berkwantitas salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan menyampaikan kepada masyarakat. 

"Untuk itu kepada rekan rekan media yang hadir disini, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini kita sudah memasuki tahapan pesta demokrasi dan Binjai menjadi salah satu Kota yang menjadi pesertanya," pinta Kajari Binjai, seraya berharap semoga pada Pemilu 2024, kita memiliki pemimpin yang berkualitas dan berkwantitas. 

Sebagai Kajari Binjai, ia juga ikut menyoroti "Money Politic" jelang pelaksanan Pemilu. Sebab menurutnya, Money politic dinilai sangat menarik namun sulit untuk membuktikannya. 

"Dalam Undang Undang Pemilu, money politic merupakan suatu pelanggaran. Namun kalau kita diberi uang sebelum memilih, maka itu bukan pelanggaran sehingga tidak bisa dikenakan, itulah unsur pasalnya. Jadj Pasal ini dapat dibuktikan kalau uang itu diterima usai memilih," tegas Kajari Binjai.  

Bicara masalab money politic, lanjut M. Husein Admaja, berdasarkan amatannya, 60 persen dana yang dikucurkan oleh calon Pemimpin dinikmati oleh Tim Sukses-nya. Sisanya, yaitu 40 persen baru ke pemilih. 

"Namun itu resiko bagi calon itu sendiri," beber Kajari Binjai, sembari berharap kedaepannya pada saat ada laporan terkait money politic, agar bisa membantu memberikan data yang akurat.
Jelang pesta demokrasi 2024, kata Kajari Binjai, pihak penyelenggara atau semua yang terlibat tentunya menbutuhkan saran dan masukan.

"Ingat!! Kerja besar ini tidak boleh main main dan stakeholder harus ikut dilibatkan semuanya. Pemilu 2024 merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia yang dilakukan secara serentak dan tentu ancamannya akan lebih besar," demikian kata M. Husin Admaja diakhir penyampaiannya. 

Di tempat yang sama, Robby Effendi yang merupakan anggota KPU Binjai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas) meapresiasi saran/masukan dari Kajari Binjai terkait UU ITE Pemilu, merupakan hal yang baik dan menjadikan masukan buat pihaknya untuk dilanjutkan ke KPU Sumut atau Pusat. 

"Kepada divisi hukum, semoga menjadi catatan dan bisa disampaikan ke KPU pusat," kata Robby Effendi, sembari mendapat aplaus dari peserta sosialisasi.
Sebagai Komisioner KPU Binjai, pria yang akrab dengan awak media ini juga menjelaskan tentang Petunjuk Teknis (Juknis) dalam melakukan kampanye.

"Berdasarkan juknis dalam berkampanye, memang boleh memberikan sesuatu seperti contoh dalam bentuk kaos atau lainnya dengan nilai maksimal sebesar Rp. 60.000. Lebih dari itu, maka itu dianggap pelanggaran," terang Robby, seraya menegaskan, bila ada indikasi pelanggaran Pemilu, maka ada Gakkumdu maupun Kelompok Kerja atau Satgas Nusantara yang akan melakukan pemeriksaan.

Di akhir ucapannya, Robby Effendi juga bersyukur karena KPU Binjai didaulat menjadi petingkat terbaik ketiga di Indonesia dalam melaksanakan Pesta Demokrasi untuk tingkat Kabupaten/Kota. "Semua ini tidak terlepas dari kerjasama, dukungan serta doa dari para stakeholder dan masyarakat, khususnya warga Binjai," tutup Robby.

Diketahui, dalam kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh Robby Effendi, juga dihadiri oleh Kapolres Binjai yang diwakili Kasat Intelkam AKP Ruswandi, Kominisioner KPU Binjai, serta puluhan insan pers yang betugas di Kota Binjai. 
Editor: Herda

T#g:Husein AdmajaKajari BinjaiPemilu 2024
Berita Terkait
  • Senin, 05 Des 2022 15:45

    Ini upaya Bawaslu menjaga netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2024

    Menjaga netralitas Apratur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah. Sebab, berdasarkan undang-undang, kepala daerah wajib memberikan dukungan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

  • Rabu, 23 Nov 2022 11:43

    Tidak lolos jadi peserta Pemilu 2024, Parsindo dan Prima akan gugat KPU

    Pasca pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang 5 Parpol yang dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sejumlah langkah disebutkan bakal ditempuh para Pimpinan Partai.

  • Minggu, 06 Nov 2022 15:46

    Diskusi Publik Pemilu 2024 Hadirkan Ketua Bawaslu Bersama Romo Center Tosim Gurning dan PB PASU

    Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) Eka Putra Zakran, S.H., M.H., menyatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) damai merupakan keinginan semua pihak dan harus berkualita

  • Kamis, 03 Nov 2022 22:03

    DPD Parsindo Binjai Yakin Bawaslu RI Kabulkan Gugatan, Siap Ikut Pemilu 2024

    Sebanyak 6 Partai Politik (Parpol) dinyatakan gagal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada tahapan verifikasi administrasi Pemilu 2024 dikarenakan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TM

  • Minggu, 30 Okt 2022 12:30

    Hoaks dan politik uang akan makin parah di Pemilu 2024

    Penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 yang akan datang masih akan diwarnai dengan berita bohong alias hoaks dan politik uang. Bahkan Bawaslu memprediksi eskalasinya akan meningkat, khususnya di gelaran

  • Komentar Pembaca

    Tentang Kami   Pedoman Media Siber   Disclaimer   Iklan   Karir   Kontak

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com
    PT. Oberlin Media Utama