“Presiden menyampaikan, kegiatan kampanye agar efisien, efektif dan berkualitas, bisa mengedukasi masyarakat dalam memperkenalkan siapa peserta pemilu apa visi misinya yang dalam durasi waktu tidak terlalu panjang,” kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Menjawab keinginan Jokowi, Hasyim menjelaskan, KPU sudah mercang harapan konstitusi yaitu kampanye bisa digelar selama 90 hari. Sebab, dalam durasi tersebut tedapat kaitan antara penyelenggaraan kampanye dengan pengadaan logistik.

“Karena sistem Pemilu kita ini sistem Pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Sehingga logistik utama pemilu ada dua, surat suara dan formulir penghitungan suara di tps, di dua jenis logistik ini ada nama calon,” urai Hasyim.

Senada, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat meyakini bahwa waktu 90 hari sangat cukup. Dia mengklaim, KPU sudah melakukan simulasi sehinga waktu tersebut bisa efektif antara melakukan masa kampanye dan distribusi logistik.

“Kita minta bantuan presiden terkait dengan beberapa perubahan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sebingga kita bisa menggunakan e-catalog nasional, kita juga minta dukungan TNI-Polri ke TPS karena jangkauan geografis

untuk distribusi logisitiknya,” Yulianto menandasi.