Dalam sambutannya, Panglima TNI menyatakan bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 menjadi perhatian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. TNI tetap komitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung. “Untuk mencegah tindak pidana pelanggaran Pemilu dan Pilkada, Panglima TNI telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.

Laksamana TNI Yudo menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI telah berkomitmen untuk bersikap netral. Posko Pengaduan Netralitas TNI didirikan untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. “TNI mendirikan Posko Pengaduan Netralitas TNI,” lanjutnya.

Antara TNI dan masyarakat diharapkan saling bekerja sama untuk menjaga Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi netralitas TNI. "Masyarakat dapat melaporkan ketidaknetralan TNI ke posko-posko ini,” jelasnya.

Panglima TNI menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana untuk laporan pengaduan masyarakat. “Pom TNI atau posko akan mencatat dan mendata laporan, mengarahkannya ke Bawaslu. Bawaslu menentukan tingkat pelanggaran atau tindak pidana oleh prajurit TNI, yang akan dilaksanakan penegakan hukum terpadu TNI,” tegasnya.

Laksamana TNI Yudo menjamin keamanan masyarakat/pribadi yang melapor ke Posko Pengaduan Netralitas TNI pada Pemilu 2024. “Masyarakat dijamin keamanannya, negara kita adalah negara hukum,” katanya. “Posko-posko ini akan melakukan proses hukum secara terbuka, tanpa ditutup-tutupi, dalam penanganan kasus prajurit TNI,” pungkasnya.