Rabu, 01 Des 2021 22:49
  • Home
  • Politik
  • Musa Rajekshah Tegaskan Pemprov Sumut Komitmen Dukung Survei Penilaian Integritas

Upaya Pencegahan Korupsi,

Musa Rajekshah Tegaskan Pemprov Sumut Komitmen Dukung Survei Penilaian Integritas

Simalungun (utamanews.com)
Oleh: Bungaran Saragih
Jumat, 15 Okt 2021 09:15
Dinas Kominfo Sumut
Musa Rajekshah mengikuti webinar SPI 2021 dari Mess Pora Pora Tengku Rizal Nurdin di Jalan Ihan Pora Pora, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Simalungun, Kamis (14/10).
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tetap berkomitmen dalam mendukung Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di Tanah Air.

Hal ini dikatakan Wagub Musa Rajekshah saat mengikuti webinar SPI 2021 dari Mess Pora Pora Tengku Rizal Nurdin di Jalan Ihan Pora Pora, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Simalungun, Kamis (14/10).

Wagub menjelaskan, komitmen ini penting untuk memberikan penilaian terhadap kinerja aparatur Pemprov Sumut, apakah telah bekerja dengan baik atau tidak.

Dia juga menyambut baik survei ini untuk dilaksanakan secara daring maupun luring.

"Kalau bisa kami di Sumut dilakukan survei setiap tahun. Hasilnya pun perlu dipublikasikan, supaya bisa menjadi beban untuk kita melakukan perbaikan," ungkap Musa Rajekshah.

Menurutnya, pemerintah daerah memang membutuhkan koreksi terkait sistem pemerintahan yang tengah dijalankan. Namun Musa Rajekshah memberikan saran, kalau bisa kuisioner yang diberikan agar dapat lebih disajikan secara lebih spesifik.

Bahkan, lanjutnya, sebagai kepala daerah juga perlu menerapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja bawahan. Tentunya melalui hasil survei yang dilakukan ini terlebih dahulu dievaluasi untuk selanjutnya diperbaiki.

"Bagaimana progressnya juga harus kita lihat, tapi kalau tidak juga ada perbaikan mau tidak mau akan kita geser," tegas Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Disampaikan juga, sebelum mengikuti webinar dirinya bersama KPK dan beberapa Kepala Daerah di Sumut baru saja menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi. Dari rapat itu disebutkan bahwa upaya pencegahan memang harus lebih dikedepankan untuk memberantas korupsi sebelum dilakukan penindakan.

"Survei ini tentunya harus dapat dilakukan dengan kejujuran," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, SPI ini dilakukan untuk melibatkan pastisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

"Akan tetapi indeks SPI bukan semata-mata untuk menghakimi tetapi bertujuan untuk perbaikan. Jadi bila indeks yang didapatkan tinggi atau rendah harus segera dilakukan untuk pencegahannya," terangnya.

Alexander menyebutkan, dari hasil penilaian yang telah dilakukan KPK, dari berbagai potensi korupsi yang terjadi di daerah, mulai dari suap hingga nepotisme dalam penerimaan pegawai, pengadaan barang dan jasa adalah yang paling tinggi.

Bahkan, sebut dia, potensinya mencapai angka 80% lebih.

"Untuk itu kami berharap dukungan dalam survei ini baik dari internal pemerintahan maupun dari masyarakat agar mengisi kuisioner dengan sejujurnya. Karena hal ini akan menjadi acuan kami di KPK untuk ditindaklanjuti dalam melakukan perbaikan tata kelola," ucapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyatakan, pengukuran integritas ini penting bagi pemerintah untuk memetakan kondisi integritas dan capaian pencegahan korupsi. Untuk mengukur hal itu adalah melalui SPI.

"SPI ini telah mulai dilakukan sejak 2016. BPS sendiri berperan sebagai pembina statistik sektoral membantu KPK dalam pelaksanaannya," katanya.

Akan tetapi pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-18, SPI tidak lagi bisa dilakukan secara langsung. Survei pun kemudian harus dilaksanakan secara daring.

"Tapi mulai tahun 2021 ini saya memberikan apresiasi yang besar kepada KPK karena telah dapat melakukan survei secara mandiri," tandasnya.

Turut hadir dalam webinar ini, beberapa perwakilan kepala daerah dari Kabupaten/ Kota di Indonesia, perwakilan Kemenkes dan lainnya.
Editor: Herda

T#g:survey
Berita Terkait
  • Rabu, 23 Jan 2019 19:53

    14,1 persen pemilih Caleg Gerindra, Pilih Capres Jokowi-Ma'ruf Amin

    Pemilih PPP, Berkarya, dan Partai Demokrat (PD) paling banyak yang split voters, atau pemilih dari parpol yang memberikan suara kepada pasangan calon yang bukan diusung partainya (split ticket voting)

  • Kamis, 29 Nov 2018 19:59

    Survei: 77,05 Persen Masyarakat Sumut Sudah Mantapkan Pilihan Capres

    Indopol Survey & Consulting merilis hasil penelitian mereka terkait peta kekuatan Capres-cawapres menjelang Pemilu 2019 di Sumatera Utara. Salah satu hasil yang terungkap adalah 77,05 persen masya

  • Selasa, 12 Jun 2018 20:12

    Survei Terbaru, Djarot-Sihar Unggul

    Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS) nomor urut 2, mengungguli Edy Rahmayadi-Musa Rajeck Shah (Eramas) nomor urut 1, beberapa hari menjela

  • Kamis, 10 Mei 2018 18:30

    Berbalik.... Survey Terkini, Djarot-Sihar Tinggalkan ERAMAS dengan selisih 5,6%

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2, Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus mengungguli pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dalam survei di media sosial, yang dilakukan di website http://pilkada.org/survey/

  • Jumat, 20 Apr 2018 21:30

    Pengamat: Relawan Jokowi Jadi Faktor Trend Elektabilitas DJOSS Menanjak

    Dari empat lembaga survey yang melakukan survey Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus mendapat trend positif. Dari survey itu, elektabilitas Djarot-Sihar, ter

  • Sabtu, 24 Mar 2018 06:34

    Pemimpin Jujur Bersih lebih diinginkan daripada Tegas Berwibawa

    Masyarakat Sumatera Utara lebih menginginkan pemimpin yang jujur dan bersih dibandingkan yang tegas dan berwibawa.

  • Senin, 04 Des 2017 07:04

    Survey: PDIP 30,2 persen, Golkar 12,5 persen, Gerindra 10,8 persen

    Indo Barometer merilis hasil survei mengenai sosok potensial di Pilpres 2019 mendatang. Berkaitan dengan itu, tidak mau ketinggalan dengan lembaga survei lainnya, Indo Barometer juga merilis hasil ele

  • Kamis, 14 Sep 2017 05:34

    Rumah Konstituen: Petahana Masih Diunggulkan Netizen

    Ada yang unik dari poling Rumah Konstituen yang mengambil tema "Memetakan Masa Depan Pembangunan di Sumatera Utara: Survei Harapan Netizen Melalui Pilgub 2018."

  • Sabtu, 19 Agu 2017 07:49

    Jokowi samakan kompetisi Paskibraka dengan persaingan negara

    Menurut Presiden Jokowi, mereka yang terpilih sebagai anggota Paskibraka adalah yang terbaik dari proses seleksi berjenjang yang cukup panjang. Mulai dari seleksi di Kabupaten Kota, naik ke Provinsi.

  • Senin, 10 Jul 2017 08:20

    The Research on the Image of the Caliphate Ideological and Political Doctrine and HTI by SMRC

    Various analysis tend to conclude the Caliphate ideological and political doctrine is the political system to be implemented by ISIS in Syria and Iraq now.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak