Pada pertemuan yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Basarin Yunus Tanjung menyampaikan semoga pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah bersama DPRD Tapteng membuahkan hasil, sehingga kegiatan Pemda 'Sahata Saholoan' berjalan sesuai harapan.

"Kiranya Pertemuan ini membuahkan hasil Kesepakatan bersama antara Pemkab Tapteng dan DPRD Kabupaten Tapteng, sehingga seluruh kegiatan di Pemkab Tapteng dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tapteng, Khairul Kiedy Pasaribu melalui zoom meeting menyebutkan dengan adanya miskomunikasi yang terjadi, kiranya pertemuan tersebut diharapkan ada kesepakatan yang baik antara eksekutif dan legeslatif Tapanuli Tengah.

Sementara Pj Bupati Tapteng, Dr. Sugeng Riyanta SH., MH., mengutarakan terkait miskomunikasi Pemkab dan DPRD Kabupaten Tapteng akan diselesaikan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

"Semua demi Tapteng yang lebih baik. Bupati dan DPRD itu mitra sejajar, tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa lebih hebat dari yang lain, apalagi main boikot yang ujungnya merugikan kepentingan Rakyat," ujarnya.

"Jika kepentingan rakyat diabaikan, saya selaku Kepala Daerah, siap berada di garda terdepan untuk membela kepentingan Rakyat Tapteng," kata Pj Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta SH., MH.

Untuk mengatasi Stagnasi Pemerintah Daerah, maka Pemkab Tapanuli Tengah bersama DPRD Kabupaten Tapteng menandatangani kesepakatan bersama.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama itu merupakan Hasil Rapat Pertemuan sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Nomor 000.1.5/7819/ 2024, Tanggal 01 Augustus 2024, dengan beberapa point Kesepakatan Sebagai Berikut;

 

1. Rancangan P. APBD TA. 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah segera diajukan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penundaan pembayaran hak-hak keuangan DPRD Kabupaten TapanuliTengah dan pembayaran Ganti Uang (SPM-GU) segera diakhiri.

3. Pengajuan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dengan pembahasan bersama DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pj. Bupati Tapanuli Tengah akan segera menindaklanjuti proses Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah setelah berkas pengajuan DPRD dinyatakan lengkap.

5. Alokasi anggaran di P. APBD TA.2024 untuk penanganan Stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, UHC dan peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden akan dibahas bersama.

6. Ranperda lain yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar segera dibahas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diakhir acara dilaksanakan penandatanganan berita acara rapat usul calon pengganti Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sisa masa jabatan 2020-2025 dan permohonan persetujuan tertulis penggunaan diskresi.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ahmad Rasyid Ritonga, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provsu, Sekdakab Tapteng, Erwin Hotmasah, unsur DPRD Kabupaten Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Tapteng, Saparuddin Simatupang, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tapteng, Jhonni Lumbantobing Fraksi Bintang Amanat Sejahtera DPRD Kabupaten Tapteng, Kaban BPKAD Tapteng, Inspektur Kabupaten Tapteng, Sekwan Kabupaten Tapteng, Kabag Tapem Setdakab Tapteng, Kabag Hukum dan Ortala Setda Kabupaten Tapteng, Kabag Prokopim Setda Tapteng, Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Tapteng.