Selasa, 06 Des 2022 04:20
  • Home
  • Politik
  • Setujui APBD TA 2023, Fraksi Hanura, PSI dan PPP ingatkan Pemko Medan tentang 9 poin ini

Setujui APBD TA 2023, Fraksi Hanura, PSI dan PPP ingatkan Pemko Medan tentang 9 poin ini

Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Selasa, 22 Nov 2022 17:52
Istimewa
Hendra DS
Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan menyatakan, menyetujui dan menerima catatan Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Pendapatan Daerah Rp7.271.065.208.056, Belanja Daerah Rp7.868.865.208.056 dan Pembiayaan Penerimaan Rp597.800.000.000.

Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI, dan PPP. Drs Hendra DS dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim serta Pimpinan dan Anggota DPRD Medan, dimana hadir Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman serta para OPD Kota Medan, Selasa (22/11/2022).
Dalam paripurna tersebut, ada sembilan poin yang harus menjadi perhatian Pemko Medan diantaranya, kualitas infrastruktur, penanganan banjir, pelayanan RSUD DR Pirngadi Medan, jaminan kesehatan, Penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, kemiskinan, ancaman resesi ekonomi global, ketahanan pangan, dan kamtibmas.

Lebih lanjut Hendra DS mengemukakan tentang penanganan banjir Kota Medan, berdasarkan analisis dan kajian fraksi Hanura, PSI dan PPP ada beberapa yang menjadi faktor diantaranya luapan air sungai, drainase yang tak terkoneksi dengan baik dan banjir rob.

Untuk itulah kami meminta pemerintah daerah secara serius menangani tiga hal tersebut, termasuk mengelola sampah serta menjaga lingkungan. Inilah yang menurut kami harus dilakukan Pemko Medan untuk permasalahan banjir.
Hendra juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sudah menargetkan rasio kewirausahaan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mencapai 3,9 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024.

Lanjut Hendra bahwa Fraksi Hanura, PSI PPP, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, hal itu dapat dilihat berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Atas dasar itu, kami Fraksi Hanura, PSI serta PPP berpendapat bahwa dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM berbasis teknologi tepat guna perlu ditingkatkan.

Hendra pun merasa yakin bahwa kita semua memiliki semangat sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada era digital saat ini untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat semakin sejahtera.
Editor: Budi

T#g:APBD 2023APBD MedanHendra DSPolitisi Hanura
Berita Terkait
  • Kamis, 01 Des 2022 15:41

    Ranperda APBD Kota Binjai TA 2023 Disahkan, Pemko Siap Laksanakan Program Secara Optimal

    Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 telah disahkan.

  • Senin, 10 Okt 2022 20:30

    Bobby Nasution Ajukan R.APBD TA 2023 ke DPRD Medan

    Di tahun 2023, dunia akan menghadapi tantangan dan resiko baru perekonomian global, seperti pelemahan perdagangan global, kecendrungan inflasi meningkat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerj

  • Kamis, 25 Agu 2022 17:45

    Partai Hanura Bagaikan Magnet, Banyak Pengurus Partai Besar di Batu Bara Pindah ke Hanura

    Partai Hanura bagaikan magnet, hal ini ditandai atas kunjungan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, El Adrian Shah, SE dengan didamping Bendahara Syaiful Amri, S. Sos, Anggota DPRD Sumut F

  • Selasa, 16 Agu 2022 20:26

    DPRD Medan Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan Perubahan APBD TA 2022

    DPRD Kota Medan melaksanakan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 di Gedung Paripurna DPRD Medan, Selasa (16/8/22).Diba

  • Sabtu, 30 Jul 2022 17:50

    Bapemperda DPRD Batu Bara Give an Ultimatum Camat Sei Balai

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batu Bara memberikan ultimatum (Give an Ultimatum) dalam kurun waktu 336 jam (Dua Pekan) terhadap Camat Sei Balai. Lewat pernyataan atau permint

  • Komentar Pembaca

    Tentang Kami   Pedoman Media Siber   Disclaimer   Iklan   Karir   Kontak

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com
    PT. Oberlin Media Utama