Pasalnya, Eko menilai sejauh ini Ganjar justru patuh terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan. 

Mengapa timbul polemik internal antara Trimedya dan relawan? Karena situasi politik Indonesia saat ini mengalami perubahan besar. 

Pada saat Jokowi naik tahta KIB koalisi Indonesia bersatu saat itu tidak mencapai mayoritas di parlemen, dibandingkan dengan KMP koalisi merah putih. 

Oleh karena itu pertama-tama Jokowi merangkul partai-partai lawan. Pada periode kedua Jokowi merangkul lebih banyak partai-partai. 

Bahkan dari 9 partai-partai, setgab koalisi meliputi 7 dari 9 partai, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan Nasdem. 

Hanya sisa 2 partai oposisi, yaitu Demokrat dan PKS. 

Oleh karena itu, ibarat perusahaan besar, rapat pemegang saham saat ini sebagai BOD Board of Directors, menjadi kekuatan Jokowi. 

Tentu Jokowi sekaligus menjadi kepala Eksekutif, presiden, sekaligus ketua Setgab koalisi parlemen. Karena tadinya KIB dipimpin Megawati Soekarnoputri ditambah kongsi baru PAN, Golkar, dan Gerindra. Suara oposisi ini saat Pilpres 2019 cukup besar yaitu 48%. 

Ibarat sekarang sudah ada bangunan rumah setgab koalisi, maka penentuan masa depan suksesi berkesinambungan kepemimpinan nasional menjadi kuncinya. 

Jokowi sendiri sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan Republik Indonesia tidak akan menggoyah stabilitas setgab koalisi, dengan membangun kolaborasi dan kompromi para pemangku kepentingan. 

Yaitu rapat setgab koalisi partai, sebagai pemegang saham, dan stabilitas politik dengan kelanjutan proyek-proyek investasi dari luar negeri, maupun kestabilan kepercayaan pasar, dan kemapanan ekonomi terhindar dari masalah kekinian seperti krisis likuiditas, dan inflasi tinggi. 

Dengan demikian ibarat tongkat tombak Diponegoro yang dibawa oleh Jokowi akan di-estafetkan kepada sang tokoh penjaga Republik dari ancaman krisis ekonomi tadi. 

Dengan demikian, siapa Satria Piningit yang ditimang Jokowi adalah tergantung dari stabilitas keuangan Republik Indonesia.