Senin, 04 Jul 2022 04:45

Siapa yang menghalangi revisi UU Migas?

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Yuna
Kamis, 26 Mei 2022 02:26
Istimewa
Ilustrasi
Mengapa UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu segera direvisi? UU ini biang kerok jatuhnya produksi minyak, dan menurunnya pendapatan negara dari minyak. Bagaimana bisa demikian?

1. Keberadaan UU tidak lagi kuat untuk mengatur migas. UU ini telah beberapa kali mengalami pengujian di MK, yang mengakibatkan perubahan mendasar dari isi dan struktur kelembagaan yang diatur dalam UU migas. Presiden SBY kala itu menyiasati putusan MK secara tidak tepat mengakibatkan konflik kelembagaan di migas parah dan berkepanjangan.

2. UU migas menimbulkan aturan yang tidak pasti terkait kelembagaan, kontrak migas, dan konsep penguasaan negara atas migas. Misalnya UU ini dapat diterjemahkan dalam konsep cost recovery, atau gross split atau bagi hasil lainnya yang meresahkan pelaku usaha migas.

3. UU Migas gagal dalam mengatasi konflik antara pemerintahan sendiri, konflik antar lembaga dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sektor migas banyak sekali lembaga pemerintah atau entitas yang terkait pemerintah berebut otoritas dan memperjuangkan kepentingan sendiri-sendiri. Meskipun semuanya tidak mampu bekerja mengangkat produksi migas.

4. UU migas gagal menarik minat pelaku usaha dalam menanamkan modalnya dalam investasi mogas. Juga gagal dalam menarik minat lembaga keuangan melakukan pembiayaan. Gagal menekan risiko usaha di bidang hulu migas.

Mengapa selama ini UU migas gagal direvisi sesuai aturan pembentukan peraturan perundangan yang berlaku?

1) Ego sektoral dari stake holder migas khususnya lembaga legislasi (banyak fraksi).

2) Adanya politik transaksional dari oknum lembaga legislatif dan eksekutif.

3) Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah lemah.

4) Pergantian aktor dibadan legislatif sesuai dengan periode menjabat ditambah dengan tahapan pembentukan RUU menjadI UU yang begitu panjang.

Pemerintah yang seharusnya proaktif dalam mendorong revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas malah melempem. Bagaimana ceritanya?

1) Tidak adanya kesepakatan mengenai konsep perubahan UU antara anggota legislasi dan pemerintah. Pemerintah kurang inisiatif.

2) Minat dan kepercayaan investor migas menurun dan muncul pandangan hukum di Indonesia mudah diintervensi. BUMN banyak dirugikan, namun BUMN kurang inisiatif.

3) Implementasi antara UU dengan pelaksanaan tidak sesuai. Banyak pihak mengambil untung dari situasi tidak pasti.

4) Keberlanjutan pembahasan RUU menjadi terhambat karena perbedaan pandangan dan kompetensi anggota badan legislatif yang terdahulu dengan yang sedang menjabat.

Gagalnya revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah berakibat:

1) Kontrak-kontrak yang mengacu pada UU Migas seolah-olah memiliki kekebalan terhadap perubahan legislasi yang terjadi di Indonesia sehingga perubahan legislasi yang ada tidak bisa mempengaruhi kontrak-kontrak yang telah terjadi.

2) Nilai country risk menjadi tinggi dan mempengaruhi nilai investasi dan nilai pengembalian investasi atas resiko dan suku bunga bank.

3) Penyalahgunaan ijin wilayah kerja, pengembangan lapangan migas, dan kecurangan amdal dapat terjadi dengan mudah yang menimbulkan kerugian negara.

4) Masing-masing pemangku kepentingan memperjuangkan kepentingan institusi bahkan jabatan masing-masing sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan negara yang lebih besar.

Apa yang seharusnya menteri ESDM selaku leading sector dalam. Sektor migas? Berjuang atas nama pemerintahan Jokowi untuk:

1) Menyelesaikan revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang migas secara komprehensif. Sekarang momentum yang pas pada saat harga minyak naik.

2) Memberikan jaminan kepastian berusaha kepada. BUMN migas  dan menjamin segala resiko kepada investor yang bekerja sama dengan BUMN agar mereka tidak takut dengan hukum Indonesia.

3) Menyerahkan sektor hulu migas dibawah komando Pertamina dengan dukungan kebijakan, anggaran dan mengusahakan investor yang bonafit untuk bekerja sama dengan Pertamina.

4) Meningkatkan sinergitas dan integritas  pemangku kepentingan, melepaskan bisnis pribadi berkaitan dengan jabatan, membantu negara dalam meningkatkan penerimaan negara dari migas membangun stabilitas agar tercipta kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha.
Editor: Tessa

Sumber: publika.rmol.id

T#g:MigasRUU Migas
Berita Terkait
  • Kamis, 13 Jan 2022 16:43

    Edy Rahmayadi Minta SKK Migas dan KKKS Sumbagut Dapat Penuhi Kebutuhan Energi Sumut

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sumatra Bagian Utara (S

  • Rabu, 02 Jun 2021 17:02

    Wali Kota Medan Isi Seminar "Optimalisasi Migas Untuk Mewujudkan Berdikari Secara Ekonomi"

    Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM menjadi narasumber dalam seminar yang bertemakan Optimalisasi Migas Untuk Mewujudkan Berdikari Secara Ekonomi, Selasa (1/6/2021) di Gedung LPMP, Jalan Bunga Raya, Kecamatan Medan Selayang.

  • Jumat, 11 Des 2020 09:01

    Pemkab Musi Banyuasin dan SKK Migas Teken MoU Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja

    Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang minyak dan gas (migas) terus digencarkan.Setelah beberapa waktu lalu Pemerinta

  • Selasa, 12 Nov 2019 14:52

    TNI Jalin Kerja Sama Dengan SKK Migas

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penguat

  • Senin, 26 Agu 2019 12:26

    Panglima TNI Terima Audiensi Kepala SKK Migas

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, bertempat di Mabes TNI, Cila

  • Minggu, 14 Okt 2018 07:14

    Panglima Kosatgasgabpad Terima Kunjungan Kepala SKK Migas

    Panglima Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kosatgasgabpad) Mayjen TNI Tri Suwandono menerima kunjungan Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Bap

  • Sabtu, 11 Agu 2018 08:11

    Panglima TNI Terima Audiensi Kepala SKK Migas

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI

  • Jumat, 26 Jun 2015 05:29

    Tiga Komoditas Ekspor Non Migas dikapalkan Lewat Pelabuhan Belawan

    Belawan (utamanews) -Sebanyak 176.829 tonase realisasi ekspor non migas sepanjang bulan Januari 2015, telah dikapalkan lewat Pelabuhan Belawan. Nilai realisasi ekspor tersebut, hanya didominasi tiga k

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak