Wakil Walikota Binjai sampaikan 11 Ranperda kepada DPRD, diantaranya perubahan nomenklatur dinas
Binjai (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Aqil
Kamis, 24 Nov 2022 22:54
Istimewa
Wakil Walikota Binjai H. Rizky Yunanda Sitepu STP. MP, menghadiri Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) TA 2022, di Ruang Rapat DPRD Kota Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kamis (24/11).
T#g:DPRD BinjaiRanperda
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Binjai H. Noor Sri Syah Alam Putra ST, serta dihadiri pula oleh para anggota DPRD Kota Binjai dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
Dalam rapat tersebut, Wakil Walikota Binjai menyampaikan 11 Ranperda yang telah diajukan. Beberapa diantaranya adalah terkait perubahan nomenklatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, serta Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kota Binjai.
"Saya berharap rancangan peraturan daerah tersebut dapat dibahas dalam rapat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai," jelasnya.
Ia pun berharap rapat tersebut dapat menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
Pada rapat tersebut, Wakil Walikota Binjai juga menyampaikan Rancangan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2023.
"Pada kesempatan ini saya instruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Binjai serta SKPD agar berperan aktif melakukan pembahasan secara seksama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku," tegas Wakil Walikota Binjai.
Di akhir ucapannya, Wawako Binjai mengharapkan kehadiran SKPD di setiap pembahasan dengan DPRD Kota Binjai demi percepatan waktu pembahasan.
Berikut 11 Ranperda yang diajukan dalam Rapat Paripurna tersebut:
1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA BINJAI DENGAN UNIT KERJA PEMRAKARSA ADALAH BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BINJAI. PERUBAHAN RANPERDA INI MERUPAKAN AMANAT DARI PASAL 15 HURUF C PERMENDAGRI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN, SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DAERAH.
ADAPUN MATERI POKOK RANPERDA INI ADALAH PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MENJADI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERUBAHAN DARI TIPE C KE TIPE B, SERTA PERUBAHAN TIPE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DARI TIPE C KE TIPE B.
2. RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KOTA BINJAI AKAN BERDAMPAK PADA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DI MASA YANG AKAN DATANG DAN MENJADI POTENSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.
3. RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN INSTANSI PEMRAKARSA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI.
4. RANPERDA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, DENGAN INSTANSI PEMRAKARSA YAITU DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. PENGUSULAN RANPERDA INI MERUPAKAN AMANAT DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.
5. RANPERDA TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG YANG MEMUAT MATERI POKOK TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
6. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL. RANPERDA INI MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.
ADANYA PERDA INI NANTINYA DIHARAPKAN MENJADI SALAH SATU UPAYA MENARIK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MAUPUN ASING UNTUK MENANAMKAN MODALNYA SERTA UNTUK MENINGKATKAN NILAI REALISASI INVESTASI DI DAERAH INI.
7. RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN MASYARAKAT.
8. RANPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
9. RANPERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
10. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI
11. RANPERDA KUMULATIF TERBUKA TENTANG AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN TENTANG APBD.
Editor: Herda
T#g:DPRD BinjaiRanperda
Berita Terkait
-
Rabu, 03 Apr 2024 19:14
Hujan deras, lantai 2 gedung DPRD Kota Binjai ini kebanjiran
Miris!!! Perkataan tersebut patut diucapkan saat melihat kondisi bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, yang beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai
-
Sabtu, 23 Mar 2024 12:43
Walikota Binjai sampaikan LKPJ TA 2023 serta Penetapan Usulan Propemperda kepada DPRD
Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 serta Penetapan Usulan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Tahun
-
Selasa, 19 Mar 2024 09:09
Pemko dan DPRD Setujui Ranperda Kota Medan
Pemko Medan dan DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) untuk ditetapkan sebagai Peratur
-
Senin, 04 Mar 2024 20:44
Rekapitulasi selesai, ini 35 Caleg yang bakal dilantik menjadi anggota DPRD Binjai 2024-2029
Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditingkat Kota sudah selesai dilaksanakan oleh KPU Binjai pada Senin (4/3) pagi, sekitar pukul 06.00 Wib."Ya benar, kami sudah tu
-
Senin, 04 Mar 2024 16:54
Real Count KPU pastikan 2 Ketua Partai ini gagal duduk kembali di DPRD Binjai periode selanjutnya
Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai sudah tuntas melakukan rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Kota, Senin (4/3). Dalam rekapitulasi tersebut terungkap ada dua Ketua Partai Politik yang saat i
Berita Terbaru
Politik | 4 hari laluIni Kata Seminarto Terkait Dinonaktifkannya Dirinya dari PK Golkar Binjai Barat
Berita Pilihan
-
Ketua DPRD Buat Gaduh Rapat Internal Pemkab Tapteng
4 bulan lalu
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
