Senin, 04 Jul 2022 03:40
  • Home
  • Ragam
  • Gerindra Minta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Soal Pencairan JHT Dicabut

Gerindra Minta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Soal Pencairan JHT Dicabut

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Budi
Rabu, 16 Feb 2022 03:16
Istimewa
Ahmad Muzani
Di tengah banyaknya korban PHK di masa pandemi Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, yang mengatur pencairan dan Jaminan Hari Tua hanya bisa dicairkan saat usia pekerja mencapai 56 tahun. Kebijakan tersebut menuai kritik dari banyak pihak.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani meminta Menaker Ida Fauziyah mencabut aturan tersebut. Sebab, menurutnya, dana JHT merupakan uang pekerja yang menjadi harapan utama bagi para pekerja buruh maupun perkantoran ketika sudah tidak bekerja lagi atau di-PHK dan akan memulai dengan profesi barunya, dan uang tersebut biasanya menjadi modal usaha.

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19 ini, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran,” kata Muzani dilansir dari Fraksigerindra.id, Selasa (15/2).

Muzani menjelaskan, selama pandemi melanda, sebanyak jutaan orang telah di PHK. Orang-orang yang terkena PHK ini otomatis akan sulit mencari pekerjaan kembali lantaran adanya angkatan kerja baru. Oleh sebab itu, kegunaan dana JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk menggunanakan uang tersebut guna menjajaki dunia usaha kecil seperti UMKM.

“Ketika pandemi melanda, maka aktivitas dan produktivitas pabrik maupun perkantoran berkurang yang kemudian menyebabkan pendapatan perusahaan menurun. Maka PHK menjadi pilihan para pengusaha. Begitu seseorang tidak bekerja di perusahaan atau di pabrik, dia akan sulit mencari pekerjaan kembali karena sudah ada angkatan kerja baru dengan semangat yang lebih fresh dan upah yang tentu lebih minim,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.

“Sehingga dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan dari Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi,” imbuh Muzani.

Menurut Muzani, pemerintah mestinya mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK di masa pandemi ini. Seperti pelatihan keterampilan berusaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM. Kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS yang sudah menggunakannya selama 10 tahun bukan solusi tepat.

“Dana JHT merupakan kesempatan dan modal bagi korban PHK yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap. Harusnya pemerintah justru memberikan keterampilan baru dan semangat baru dari penggunaan modal JHT itu. Mestinya orang-orang yang terkena PHK menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, sehingga menjadi energi baru bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian kita. Karena yang disebut pensiun itu bukan hanya faktor usia, tapi pensiun adalah berhentinya orang-orang pekerja dari aktivitas pekerjaannya, maka itu ada istilah pensiun muda dan pensiun tua,” tutup Muzani
Editor: Yaya

T#g:JHTPermenakerPolitisi Gerindra
Berita Terkait
  • Minggu, 26 Jun 2022 11:26

    Gusmayadi Minta Pemerintah Kaji Ulang Penetapan Status Perairan Danau Toba Oligrotropik

    Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut (DPRD-SU) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gusmayadi, meminta dan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara men

  • Rabu, 08 Jun 2022 06:08

    Ini 4 Alasan Gerindra Pecat Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

    Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra membeberkan alasan memecat Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik dari kader partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.Pemecatan disebut bukan sekadar k

  • Sabtu, 04 Jun 2022 12:44

    Gerindra Tegas Hanya Usung Prabowo Untuk Capres 2024

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap makna ucapan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bicara soal calon presiden tak harus dirinya usai bertemu Ketum NasDem Surya Paloh. "Ucapan ini diuc

  • Kamis, 02 Jun 2022 16:02

    Joko Basuki Dukung Sutiyoso Soal Pekerja Kasar Asal China

    Anggota DPRD Kota Binjai dari fraksi Partai Gerindra, Joko Basuki, mendukung mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso, yang menyoroti banyaknya pekerja kasar asal China yang b

  • Senin, 30 Mei 2022 21:40

    Kesbangpol dan KPUD Terima SK Ketua DPC Partai Gerindra Batu Bara, Oky Iqbal Frima

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, Azwar, SP melalui Kabid Poldagri & Ormas Uliari Harahap, S.Sos, MM menerima SK Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara, Oky Iqba

  • Kamis, 05 Mei 2022 21:25

    Elektabilitasnya masih top, Prabowo tak perlu ikut gerbong lain

    Partai Gerindra hingga saat ini masih jadi salah satu partai kuat yang diperhitungkan menuju Pemilu 2024 mendatang. Apalagi, ditambah dengan sosok Prabowo Subianto yang masih memuncaki daftar teratas

  • Kamis, 21 Apr 2022 14:01

    Gerindra Dorong Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

    Politisi Gerindra, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah.“Pemberian THR akan mendorong

  • Selasa, 05 Apr 2022 14:05

    Gerindra Usulkan RUU Provinsi Kepulauan Papua Utara

    Politisi Gerindra Yan Permenas Mandenas mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Kepulauan Papua Utara. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, pembentukan provinsi

  • Jumat, 01 Apr 2022 07:01

    Mudik sukses jika masyarakat aman dan nyaman selama perjalanan

    Menjelang masuk bulan Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Transportasi yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), P

  • Rabu, 23 Mar 2022 17:23

    Soal Hak Pekerja, Anggota DPR Romo Syafi'i Dilaporkan ke Polda Sumut

    Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Romo HM Muhammad Syafi'i dilaporkan ke Polda Sumut. Romo dilaporkan karena diduga tidak memenuhi hak pekerjanya."Saya bersama PH saya, kami ke SPKT barusan mem

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak