Lintas Eksponen 98 Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan wadah komunikasi para aktivis mahasiswa yang bergerak saat terjadinya gerakan reformasi di sumatera Utara, menyatakan mendukung Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang didalam kegiatannya akan menyampaikan maklumat yang memuat butir butir keprihatinan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya di bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Deklarasi KAMI ini adalah wujud dari sebuah gerakan moral dalam menyelamatkan Negara Indonesia agar tidak keluar dari cita cita Nasional dan nilai nilai dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat Indonesia.

"Sehingga jangan langsung dituding sebagai bentuk kebencian kepada Presiden Joko Widodo, serta dianggap membangun konflik SARA dan politik identitas untuk mendelegitimasi Presiden, itu ceroboh namanya," ujar R.Khairil Chaniago, selaku Ketua Presidium Lintas Eksponen 98 Sumut, Senin (17/8).

Jadi pada dasarnya, ungkap R. Khairil, kegiatan Deklarasi itu dijamin undang undang, sebagaimana yang tercantum didalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat E, bahwa setiap orang berhak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat di muka umum, jika ada perbedaan pendapat dalam melihat dinamika yang terjadi di negeri ini, itu adalah sesuatu yang wajar.

"Perbedaan pendapat di kalangan ulama saja adalah berkah bagi umat, sebab mereka telah berijtihad dengan mengerahkan seluruh daya intelektual dan spiritual guna mencari kebenaran, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat dikalangan tokoh politik tentu diharapkan juga menjadi berkah bagi rakyat," bebernya.

Untuk itu, tambah R.Khairil, jangan langsung dituduh sebagai Manipulator politik. Sebab, rasanya aneh jika ada oknum aktivis 98 yang dulu kritis malah sekarang jadi pragmatis dengan menggunakan logika pengamatan individualistis dalam menyikapi persolan Deklarasi KAMI ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Rafdinal.MAP, salah seorang anggota Presidium Lintas Eksponen 98 Sumut. Menurutnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini di dukung oleh lintas Agama, Lintas Suku, Lintas profesi dan Lintas Haluan Politik.

"Semua berkumpul untuk tujuan bagaimana kita bisa bernegara lebih baik lagi dengan mengutamakan tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan rakyat Indonesia secara luas," bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Rafdinal, jika deklarasi KAMI ini masuk keruang dimensi politik, tentu itu hal yang wajar, sebab yang kita kritisi adalah hal hal yang terkait dengan produk Politik. 

"Akan tetapi ditegaskan bahwa yang KAMI lakukan itu penekanannya lebih kepada politik Moral," katanya.

Terpisah, Sekretaris Presidium, seperti Tengku Yan Fauzi dan Sahrul Isman Manik, serta Rommy Sanjaya, anggota presidium lainnya menambahkan bahwa rakyat bukan hanya sekedar numpang hidup di negeri ini, Indonesia berbentuk Republik yang artinya rakyat yang memiliki kekuasaan, dan rakyat juga punya hak untuk melakukan kontroling atau pengawasan, dan salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintah adalah "kritik".

"Apabila ada terdapat kekeliruan atau kebijakan yang dirasa kurang berpihak kepada rakyat, jadi mohon dipahami bahwa mengkritisi, demontrasi, dan deklarasi sudah menjadi hal umum dan menjadi simbol kebebasan berekspresi di negeri demokrasi ini, dan jangan dibatasi dengan stigma stigma yang bersifat mengangkangi perjuangan reformasi," tegas Tengku Yan Fauzi.