Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi negara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, permasalahan akan permukiman kumuh terus menjadi upaya pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Kota Medan sendiri, masalah permukiman kumuh juga belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang menetap dan memilih tinggal di bantaran sungai serta rel kereta api karena tak mampunya membeli lahan di perkotaan.

Bantaran Sungai Deli menjadi salah satu bantaran yang hingga kini masih disuguhi dengan permukiman-permukiman kumuh yang tidak layak huni. Rumah yang terbuat dari triplek bekas maupun papan bekas dengan berlatar tempat tidur dan kamar mandi yang bersatu dalam satu bagian dengan ditempati oleh beberapa anggota keluarga menjadikan hal tersebut sebagai rumah yang dapat dikategorikan di bawah standarisasi rumah sehat. Sementara, untuk komponen rumah sehat menurut Ditjen Cipta Karya yang dikutip dari Riviwanto dkk (2011), di antaranya ialah: 1) memiliki pondasi bangunan yang kuat dan stabil, 2) lantai yang kedap air dan tidak lembab, 3) memiliki jendela sebagai tempat regulasi udara, 4) dinding rumah yang kedap air untuk menyangga rumah, 5) langit-langit yang mampu menahan dan menyerap panas matahari, 6) atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari. Komponen tersebut menjadikan mengapa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak untuk dihuni, sehingga tentunya dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat permukiman kumuh di bantaran Sungai Deli Kota Medan sudah semestinya mendapat relokasi atau pemindahan rumah baru yang sudah layak huni sebagai aksi dan bukti nyata akan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak-hak tiap warga negaranya. Perumahan yang layak huni juga termasuk salah satu bentuk perlindungan sosial yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Namun, sayangnya hingga kini pemerintah masih belum dapat mengoptimalkan bentuk-bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, terlebih masyarakat permukiman kumuh. Lebih dari itu, hal yang paling ironisnya adalah, bukan hanya dari segi tempat tinggal saja, tetapi juga dari segi bantuan sosial pun masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ini jarang dijangkau. 

Hal ini dijelaskan oleh beberapa ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman kumuh tersebut, “Bahkan, untuk bantuan sosial kami juga jarang mendapatkannya,” pungkas salah satu ibu rumah tangga yang kami wawancarai. Miris rasanya melihat bagaimana regulasi kebijakan yang cukup banyak diprogramkan nyatanya masih belum cukup dapat mengatasi segala masalah sosial yang terjadi.