"Yang saya tahu selama ini adanya Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP). Kalau Dewan Gereja Papua ini saya baru tahu. Karena sepertinya baru dibentuk sekitar bulan Desember tahun 2020 lalu," ucap Pdt. Joop Suebu melalui sambungan telepon, Minggu (25/4).
"Dalam Alkitab diperbolehkan untuk berpolitik. Tetapi politik yang damai, politik yang mengangkat kesejahteraan masyarakat dan membangun, bukan menghasut", lanjutnya.
Menurut Pdt. Joop Suebu, saat ini sedikitnya ada belasan tokoh agama di Papua yang terus berjuang menyampaikan pesan kedamaian di tengah masyarakat, yakni Pdt. Dr Lenin Kogoya, Pdt. Hiskia Rollo (GKI-Tanah Papua), Pdt. Naftali Modouw (GKII), Pastor Paulus Tumayang (Keuskupan Jayapura), Pdt. Otniel Marini (GPDP), Pastor Konstan Bahang (Keusukupan Jayapura), Pastor Jhon Djonga (Keuskupan Jayapura), Pdt. Yusman Kogoya Vidi, Pdt Nathan Ayorbaba PGGP, Pdt Fransiskus Esa, Pdt. DR James Wambrauw Persekutuan Gereja-gereja Sekota (PGGS), Pdt. Geoge Sorontou GKN Papua, Kornelius Sutriyono Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) dan Pdt. Jerry Rahakbauw GPKAI.
Belum lama ini Dewan Gereja Papua menyampaikan surat terbuka ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan adanya genosida orang Melanesia di Papua yang dilakukan pemerintah Indonesia. Mereka mendesak agar PBB untuk menurunkan tim kemanusiaan ke Papua dan mendukung ULMWP menjadi anggota Melanesian Spearhead Group.