Kuat dugaan, Perumahan Horas 2 yang terbangun sebanyak kurang lebih 60 unit telah terjual habis, namun dari hasil penelusuran awak media hingga Rabu, (17/7/2024) dipastikan jika Perumahan Horas 2 tersebut tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum dan sesudah terbangunnya Perumahan tersebut.

Kadis Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMP2SP) Kab. Sergai, Reza Firmansyah saat dihubungi, Rabu Siang (17/7), menginformasikan,

"Nanti saya cek dulu ya bang, karena saat ini masih di luar kantor," tulisnya.

Lebih jauh, Reza Firmansyah menerangkan saat dikonfirmasi kembali ketika berada di lobby perkantoran Bupati Sergai karena hendak rapat dengan Sekda Kab. Sergai.

"Jika melihat mundur kebelakang, proses pengajuan mereka (pengembang Horas 2) sekitar 2019 dan kalau tidak salah ada kurang lebih sekitar 30 unit yang mendapatkan IMB. Untuk selebihnya nanti akan kita kroscek dengan pihak FPR," jelas nya.

Pihak penyidik Krimsus Polda Sumut yang menangani kasus ini masih mendalami atas informasi dimana Perumahan tersebut sebelum dibangun (alih fungsi) adalah lahan Persawahan Dilindungi (LSD) atau Lahan Persawahan Berkelanjutan (LP2B).

Terpisah, pihak Bank Sumut Syariah cab Sergai selaku Bank yang bermitra dengan pengembang yang turut memberikan Subsidi Pemerintah, Fahri seorang staf bagian administrasi, coba dikonfirmasi namun tidak merespon hingga berita ini dituliskan ke Redaksi.

Dimana secara Appraisal dalam pengajuan KPR adalah prosedur untuk menaksir nilai sebuah bangunan yang dilakukan oleh pihak bank. Bentuk prosedurnya yaitu berupa menilai kondisi bangunan dan melakukan verifikasi keabsahan dokumen pengajuan kredit oleh calon debitur, sehingga KPR tersebut layak untuk mendapatkan Subsidi Pemerintah.