Heboh, Kontroversi Pengutipan Uang Pendaftaran Mengguncang Konferensi HMI Cabang Medan ke-XLVI
Medan (utamanews.com)
Oleh: LEP27
Minggu, 28 Jul 2024 14:38
Istimewa
Muhammad Rifky Aulia
Persiapan Konferensi ke-XLVI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan yang dijadwalkan dimulai pada 3 Agustus 2024, diselimuti kontroversi setelah tim karateker dari Pengurus Besar HMI diduga melakukan pemungutan liar yg mengatasnamakan uang pendaftaran tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada kader-kader, termasuk Muhammad Rifky Aulia, salah satu kandidat untuk posisi Ketua Umum.
Forum konferensi ini diharapkan menjadi ajang strategis bagi kader-kader HMI untuk mendiskusikan agenda-agenda penting dalam organisasi. Namun, keputusan pengutipan uang pendaftaran sebesar Rp. 750.000 per peserta oleh tim karateker menuai protes keras dari Muhammad Rifky Aulia dan sejumlah kader lainnya.
Baca juga:
"Saya sebagai kader HMI sangat menyesalkan tindakan tidak transparan ini. Tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya mengenai biaya pendaftaran yang sebelumnya belum diinformasikan secara resmi," tegas Muhammad Rifky Aulia
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Saya berharap kepada tim karateker untuk bersikap lebih transparan dan menghormati nilai-nilai organisasi yang telah kita junjung tinggi selama ini. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan solidaritas di antara kader-kader HMI."
Muhammad Rifky Aulia juga menyoroti perlunya perhatian besar dari Pengurus Besar HMI terhadap tim karateker yang diutus untuk memastikan mereka tidak mengambil kesempatan di agenda konferensi yang disebutnya sebagai agenda sakral ini.
Kontroversi ini semakin memanas karena tidak adanya klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak tim karateker atau Pengurus Besar HMI terkait hal ini. Kader-kader HMI lainnya juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keorganisasian yang telah dibangun.
Meskipun demikian, konferensi ke-XLVI HMI Cabang Medan diharapkan tetap berlangsung sesuai rencana dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang telah dibangun selama ini, sambil menunggu tanggapan resmi dari pihak terkait untuk menyelesaikan polemik ini dengan adil dan transparan.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
