Senin, 08 Agu 2022 18:15
iklan pemko Medan sd 23 Agustus 2022
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif, Para Mantan Wakil Rakyat DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014 Belum Ada Yang Berstatus Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif, Para Mantan Wakil Rakyat DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014 Belum Ada Yang Berstatus Tersangka

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Senin, 13 Jun 2022 13:43
Istimewa
DPRD Labuhanbatu
Berkas perkara dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif mantan bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu periode 2009-2014 dan rekan sejawatnya masih wara wiri dari Polres Labuhanbatu ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan kembali lagi ke Polres Labuhanbatu karena masih belum lengkap P-19, Senin (13/6/2022).

Hasil penelusuran utamanews, berkas perkara dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 tersebut, sudah dua kali dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ke Polres Labuhanbatu untuk dilengkapi sesuai petunjuk.

Sementara itu informasi yang dihimpun utamanews, terkait kasus tersebut, baru enam (6) orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak penegak hukum Polres Labuhanbatu dan dari keenam tersangka tersebut hampir kesemuanya ASN Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu pada periode 2009-2014.

Adapun, keenam (6) orang ASN sekretaris dewan (sekwan) pada masa itu yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak penegak hukum Polres Labuhanbatu yakni inisial F, I, A, Z, F dan B.

Sedangkan dalam kasus tersebut, para wakil rakyat DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 yang diduga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif baik yang sudah mantan dan yang masih aktif hingga kini belum ada seorangpun yang berstatus tersangka.

Dugaan perjalanan dinas fiktif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Labuhanbatu periode 2009-2014 tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun utamanews, diperkirakan terjadi pada tahun 2013 dan menjadi temuan BPK.

Terkait hal itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Firman H. Simorangkir, S.H.,M.H dalam keterangannya ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Selasa (24/05/2022) menyampaikan bahwa berkas perkara dikembalikan lagi ke Polres Labuhanbatu, masih P-19.

"Masih P19 sampai saat ini. 2 berkas sudah dikembalikan, lanjut 4 berkas hari ini dikembalikan ke pihak penyidik polres." Ucap Kasi Intel

"Alasan yang menjadi proses berkas belum P21 dikarenakan belum cukupnya atau belum lengkapnya unsur-unsur hukumnya." ungkapnya.

Dan "pihak Kejaksaan yakni JPU sudah memberikan petunjuk dan arahan untuk melengkapi berkas tersebut," Tukas Kasi Intel yang saat itu didampingi oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Noprianto Sihombing, S.H.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Rusdi Marzuki, S.I.K.,M.H saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis (9/6/2022) membenarkan ada menerima pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Ia juga menjelaskan untuk anggota dewan belum ada yang ditetapkan tersangka, hanya pegawai sekwan saja.

Masih berkaitan dengan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut, utamanews coba mengkonfirmasi anggota dewan masa periode 2009-2014 yang saat ini masih aktif di periode 2019-2024 dari fraksi partai Golongan Karya yakni David Siregar.

Saat dikonfirmasi melalui selulernya Ia menyampaikan sudah pernah diperiksa oleh penegak hukum sekitar tahun 2018.

"Sudah lama waktu masih hidup mendiang Ali Akbar, dua ribu berapa itu ya, delapan belas ya," Jelas David Siregar singkat.

Di sisi lain, Informasi yang dihimpun utamanews, Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pernah menangani kasus yang sama persis seperti ini yaitu di DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara anggaran tahun 2013.

Dimana 5 (Lima) orang ASN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tersandung kasus korupsi perjalanan dinas anggaran 2013 perkaranya lanjut hingga ke persidangan.

Dalam sidang putusan yang dipimpin majelis hakim Ferry Sormin menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 1 tahun 4 bulan, juga denda masing-masing Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara.

Kelima ASN DPRD Labura yang divonis yakni AH (Sekretaris), KP (Bendahara), NBB, N, MW sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama mark up biaya perjalanan dinas mulai dari harga tiket pesawat hingga biaya hotel para anggota dewan. Menghukum para terdakwa masing-masing 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara,” ucap Ferry dalam amar putusannya dilansir dari SumutPos.co

Majelis hakim menganggap para terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai membacakan putusan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Labuhanbatu, Maulita Sari menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan penasehat hukum kelima terdakwa. Sebelumnya JPU menuntut para terdakwa selama 2 tahun penjara denda Rp100 juta subsidair 3 bulan.
iklan pemko Medan sd 23 Agustus 2022
Editor: Budi

T#g:DPRD LabuhanbatuPerjalanan dinasSekwanFiktif
Berita Terkait
  • Jumat, 08 Jul 2022 13:18

    Mahasiswa Mendesak KPK RI Segera Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

    Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta kembali datang menggeruduk kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, K

  • Rabu, 29 Jun 2022 12:29

    Mahasiswa Geruduk Kantor KPK Tantang Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014

    Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta menggeruduk kantor Komisi Pemberatasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan

  • Kamis, 16 Jun 2022 19:36

    Kasus Mangkrak, LSM CIFOR Desak KPK, Mabes Polri dan Kejagung Ambil Alih Perkara Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014 dari Polres Labuhanbatu

    Mengingatkan kembali berita media online utamanews.com berjudul “Mantan Ketua DPRD Periode 2009-2014 Yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kini Menjabat Wakil Bupati Labuhan

  • Jumat, 27 Mei 2022 19:37

    Sekwan DPRD Medan Sampaikan Apresiasi Kepada Wartawan Saat Pertemuan Silaturahmi

    Sekretaris DPRD Medan, Ali Sipahutar menyampaikan bahwa media mempunyai peran penting dalam penyampaian informasi dan layanan kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan Ali Sipahutar dalam pert

  • Sabtu, 21 Mei 2022 13:31

    Mantan Ketua DPRD Periode 2009-2014 Yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kini Menjabat Wakil Bupati Labuhanbatu

    Menjadi orang nomor dua di instasi pemerintah daerah tentunya suatu prestasi yang membanggakan diri, keluarga serta orang-orang terdekat. Pasalnya jabatan mentereng tersebut tidak mudah didapat dan di

  • Kamis, 19 Mei 2022 22:39

    Kejari Rantauprapat Terima dan Teliti Berkas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu

    Kejaksaan Negeri Rantauprapat sudah menerima limpahan berkas dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 dari Polres Labuhanbatu.Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri

  • Rabu, 18 Mei 2022 09:58

    Mantan Ketua dan Anggota DPRD Periode 2009-2014 Diduga Terlibat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

    Mantan Ketua dan Anggota DPRD periode 2009-2014 diduga terlibat kasus korupsi perjalanan dinas fiktif dan kasus tersebut sedang ditangani pihak penegak hukum Polres Labuhanbatu.Menurut keterangan Kasa

  • Rabu, 09 Feb 2022 05:39

    Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif, Mantan Bendahara DPRD Labuhanbatu Diberhentikan Sementara

    Oknum mantan bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu inisial FA diberhentikan sementara. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanba

  • Selasa, 30 Nov 2021 20:20

    Datangi Kantor DPRD, MPC PP Labuhanbatu Nyatakan Sikap Menuntut Junimart Girsang Minta Maaf

    Terkait ucapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dari Fraksi PDIP, tiga puluhan lebih kader MPC Pemuda Pancasila (PP) Labuhanbatu, Sumatera Utara melakukan aksi mendatangi Kantor DPRD Kabu

  • Senin, 07 Jun 2021 19:47

    Kepala OPD Tak Kooperatif, DPRD Labuhanbatu Akan Perpanjang Pansus LKPJ TA 2020

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu merencanakan penambahan waktu kerja terhadap Pansus Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 pada sidang paripurna y

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak