Bahkan, berbagai pertanyaan dan spekulasi publik terkait keberadaan madrasah dalam RUU Sisdiknas tersebut mewakili kekhawatiran masyarakat, terutama insan pendidikan Islam tentang eksistensi madrasah.

Tidak hanya ditingkat Pusat, RUU Sisdiknas tersebut juga mendapat perhatian hingga tingkat Daerah. 

Adalah, Sanni Abdul Fattah, yang menjabat sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, yang juga ikut menyoroti dugaan tentang menghilangnya madrasah dalam RUU tersebut. 

Menurutnya, dengan menghilangkan frasa "Madrasah" dapat membangun kesenjangan mutu pendidikan antara Sekolah dan Madrasah, bahkan dapat mengusik kesatuan bangsa.

"Kali ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat ulah dan kericuhan di tengah tengah masyarakat, khususnya Umat Islam, yaitu polemik hilangnya kata Madrasah dalam RUU Sisdiknas. Kalau boleh jujur, kami sebenarnya memang sudah eneg dan muak Kementerian yang satu ini yang selalu bikin gaduh dan ricuh," ungkapnya saat dikonfirmasi awak media, Senin (4/4). 

Sanni juga mengaku sudah bisa memahami bahwa penghilangan kata "Madrasah" itu adalah hal yang disengaja oleh mereka. Sebab menurutnya, mereka yang berada di Kemendikbudristek sudah Islamophobia.

"Kami juga menilai mereka benci terhadap Islam, bahkan benci dengan istilah istilah yang berkaitan dan berbau nilai nilai keislaman. Hendaknya mereka itu kembali mempelajari sejarah bagaimana dulu madrasah itu dan kontribusinya terhadap ummat dan negara ini," tegas Sanni Abdul Fattah, sembari menambahkan bahwa Madrasah itu memiliki andil besar terhadap pembentukan moral dan akhlak masyarakat yang ada di negara ini.

Menurut hemat kami, lanjut pria yang juga dipercaya sebagai Ketua Satgas Anti Narkoba (SAN) Kota Binjai ini, Madrasah selama ini sudah banyak menghasilkan murid murid yang berkualitas dalam pembangunan negara dan kemajuan NKRI, khususnya di bidang keagamaan, moral dan karakter, Madrasah lebih unggul dibandingkan dengan Sekolah umum yang ada sekarang ini.

"Seharusnya Kemendikbudristek itu semakin memperkuat dan mempertegas kedudukan madrasah di Indonesia. Selama ini Madrasah di Indonesia seperti dianaktirikan dalam segala hal dibandingkan dengan Sekolah pada umumnya. Tapi kenapa malah Kemendikbudristek menghapus frasa Madrasah," ujar Sanni Abdul Fattah. 

"Untuk yang kesekian kalinya ini kami tegaskan bahwa memang Kemendikbudristek ini Islamophobia, dan jelas ini menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa saat ini ingin memberangus nilai nilai keislaman yang ada di Indonesia ini selama ini," kata Sanni, seraya menegaskan, pelan tapi pasti kalau rezim ini Islamophobia. 

Tidak hanya menyoroti masalah RUU Sisdiknas, Sanni Abdul Fattah juga menyoroti masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax diseluruh Provinsi sejak Jumat (1/4) lalu oleh PT Pertamina (Persero). 

"Dengan dinaikkannya harga BBM jenis Pertamax, artinya rezim yang berkuasa saat ini membuat rakyat semakin menderita. Apalagi ditengah tengah rakyat yang masih terus dilanda Pandemi yang meluluhlantakkan ekonomi dan kehidupan masyarakat, kenapa malah dengan tanpa beban Pertamina malah menaikkan harga BBM Pertamax," beber Sanni Abdul Fattah. 

Pria yang juga dipercaya sebagai Ketua Pengacara dan Jawara Bela Ummat (Pejabat) Kota Binjai ini juga semakin tidak percaya dengan rezim saat ini. 

"Apa rezim yang berkuasa saat ini memang hanya pandainya menaikkan harga harga saja. Kemarin harga minyak goreng naik yang mana kemaikannya juga sangat tinggi. Saat ini pun kami menilai rezim ini pun tidak mampu dan tidak sanggup mengatasinya bahkan terkesan menyerah kalah dengan para mafianya. Ini yang kami katakan tadi bahwa rezim yang berkuasa saat ini hanya bisa menaikkan harga saja," tutur Sanni. 

Dengan kebijakan kebijakan ini, kata Sanni Abdul Fattah diakhir ucapannya, semua jelas bahwa rezim ini memang mau membuat rakyat ini sengsara dan menderita. "Rezim ini memang sengaja mau menyesengsarakan rakyatnya," demikian kata Sanni Abdul Fattah diakhir ucapannya.