Hal ini diungkapkan Dr. Atnike Nova Sigiro saat melakukan audiensi bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (14/9/2023).

Pertemuan ini juga membahas kasus sangketa lahan di pulau Rempang, TNI mengirim Polisi Militer untuk mencegah adanya oknum prajurit yang terlibat dalam sangketa kepemilikan tanah di pulau tersebut. Sementara itu, terkait situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas polisi. Komnas HAM sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan TNI.

Juga kejadian - kejadian di Papua. Komnas HAM mendukung upaya TNI sejauh ini lebih mengutamakan sisi kemanusiaan agar tidak banyak  jatuh korban kepada masyarakat tidak tahu apa-apa.

Dalam pertemuan ini, Komnas HAM juga membahas perlindungan HAM bagi anggota TNI. Sebagai manusia mereka selayaknya memiliki hak-hak mendasar yaitu hak asasi yang patut dihormati, negara wajib memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi setiap anggota TNI yang menjalankan tugas, Akuntabilitas TNI ketika ada anggota menyalahgunakan wewenang melalui proses penindakan dan peradilan yang terbuka dan adil  demikian disampaikan Dr. Atnike.

Dalam audiensi ini kedua belah pihak juga menyepakati sinergitas dalam bentuk MoU, ada beberapa poin yang disepakati. Secara berkala Komnas HAM telah memberikan pembekalan materi di Lemhannas, Sesko dan MoU bersama TNI-AD. Komnas HAM juga telah memberikan pembekalan bagi Prajurit yang berangkat Satgas, dan melakukan koordinasi dengan Babinkum TNI. "Program kerjasama ini perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI," pungkas Dr. Atnike Nova Sigiro.