Senin, 08 Agu 2022 18:05
iklan pemko Medan sd 23 Agustus 2022
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Mahasiswa Geruduk Kantor KPK Tantang Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014

Mahasiswa Geruduk Kantor KPK Tantang Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Rabu, 29 Jun 2022 12:29
Istimewa
Aksi unjuk rasa di KPK RI, Jakarta, Rabu (29/6)
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta menggeruduk kantor Komisi Pemberatasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tantang KPK Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014, Rabu (29/6/2022).
Mahasiswa Geruduk Kantor KPK Tantang Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014
Mereka menyampaikan aspirasi terkait permasalahan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu periode 2009-2014. Dan saat ini salah satu diantaranya menjabat sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu.
Mahasiswa Geruduk Kantor KPK Tantang Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014
"Mahasiswa ialah sebagai social control, penyambung lidah rakyat, dan mempunyai tanggung jawab moral atas keberlangsungan sistem pemerintahan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam menjalankan amanah sesuai perundang-undangan. Selanjutnya, Indonesia ialah negara demokrasi, yakni demontrasi sebagai salah satu bentuk perwujudan sistem berdemokrasi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Taufan Matondang

Taufan Matondang menambahkan, sesuai dengan amanah konstitusi kita, yang termaktub di dalam pasal 28 Undang-undang Tahun 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”. Seterusnya pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dan di pertegas lagi dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum," jelas Taufan Matondang selaku Koordinator Lapangan.

Dia mengatakan, terkait adanya persoalan masalah perkara kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, periode 2009-2014.

"Diduga adanya kejanggalan dalam perjalanan perkara tersebut, dan masih banyak mengundang perhatian serta pertanyaan dari publik hingga saat ini. Walaupun sudah ada beberapa orang oknum pegawai di sekretariat dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya.

Untuk itu, dia mengatakan demi adanya kepastian hukum, rasa berkeadilan, dan tanpa tebang pilih dalam perkara tersebut.

"Maka, kami mendorong dan mendukung penuh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan dan menuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut kepada publik, karena patut diduga ikut terlibat Ketua DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 beserta oknum yang lainnya," tegasnya. 

Ada tiga tuntutan mahasiswa yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan Taufan Matondang diantaranya. 

Pertama, Mendesak Mabes Polri untuk segera mengambil alih kasus penanganan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif oknum-oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2009-2014 dari pihak Polres Labuhanbatu, agar adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kedua, Meminta dan Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera membentuk tim satgas khusus dan melakukan monitoring kelapangan dalam pengungkapan penanganan perkara kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif oknum-oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2009-2014, karena patut diduga adanya kejanggalan dalam perkara hingga saat ini belum adanya kejelasan, agar terwujudnya supremasi hukum di tengah masyarakat.

Ketiga, Mendukung dan Mendorong penuh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengungkap dan menangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu periode 2009-2014, karena patut diduga terlibat dalam kasus perkara korupsi perjalanan dinas fiktif.

Selanjutnya, dirinya berharap kasus ini bisa diambil alih oleh KPK atas dasar hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor,"Jelasnya.

"Jika tuntutan kami ini tidak diakomodir, maka kami dari Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta akan melakukan gerakan berkelanjutan dengan membawa masa yang lebih besar dan juga akan melibatkan stakeholder gerakan mahasiswa lainnya hingga persoalan ini berjalan sampai tuntas. Dan proses penanganan kasus ini mahasiswa memberi waktu satu minggu. Apabila tidak adanya tindak lanjut, maka kami akan turun kembali kelapangan melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK ini," tegasnya.
iklan pemko Medan sd 23 Agustus 2022
Editor: Budi

T#g:DPRD LabuhanbatuKPK RI
Berita Terkait
  • Senin, 18 Jul 2022 06:58

    Informasi penangkapan bocor, tersangka KPK kabur ke luar negeri

    Diduga informasi rencana penangkapan oleh KPK bocor hingga membuat tersangka sempat atau berhasil kabur. Peristiwa ini baru saja terjadi, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak berhasil kabur

  • Senin, 11 Jul 2022 15:01

    Lili Pintauli Siregar resmi minta mundur dari Wakil Ketua KPK

    Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Jokowi juga sudah meneken Keppres mengenai pemberhentian Lili."Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar

  • Jumat, 08 Jul 2022 13:18

    Mahasiswa Mendesak KPK RI Segera Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

    Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta kembali datang menggeruduk kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, K

  • Senin, 04 Jul 2022 11:24

    Setelah Tersangka Suap, Wali Kota Ambon Nonaktif Kini Juga Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)."Selama proses penyidikan dugaan per

  • Minggu, 03 Jul 2022 07:03

    Seruan Aksi Jilid II GMLB Raya Bersatu-Jakarta Desak KPK Panggil dan Periksa Ketua DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014

    Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya (GMLB) Bersatu-Jakarta kembali menyerukan aksi jilid II mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua DPRD Labuhanbatu perio

  • Kamis, 16 Jun 2022 19:36

    KPK RI Minta LBH FERARI Lengkapi Dokumen Laporan Dugaan Korupsi di Batu Bara

    Ketua DPC LBH Federasi Advokat Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara, Helmi Syam Damanik, SH agar dapat melengkapi dokumen pendukung terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kabup

  • Senin, 13 Jun 2022 13:43

    Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif, Para Mantan Wakil Rakyat DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014 Belum Ada Yang Berstatus Tersangka

    Berkas perkara dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif mantan bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu periode 2009-2014 dan rekan sejawatnya masih wara wiri dari Polres Labuha

  • Sabtu, 21 Mei 2022 13:31

    Mantan Ketua DPRD Periode 2009-2014 Yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kini Menjabat Wakil Bupati Labuhanbatu

    Menjadi orang nomor dua di instasi pemerintah daerah tentunya suatu prestasi yang membanggakan diri, keluarga serta orang-orang terdekat. Pasalnya jabatan mentereng tersebut tidak mudah didapat dan di

  • Kamis, 19 Mei 2022 22:39

    Kejari Rantauprapat Terima dan Teliti Berkas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Labuhanbatu

    Kejaksaan Negeri Rantauprapat sudah menerima limpahan berkas dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 dari Polres Labuhanbatu.Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri

  • Rabu, 18 Mei 2022 09:58

    Mantan Ketua dan Anggota DPRD Periode 2009-2014 Diduga Terlibat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

    Mantan Ketua dan Anggota DPRD periode 2009-2014 diduga terlibat kasus korupsi perjalanan dinas fiktif dan kasus tersebut sedang ditangani pihak penegak hukum Polres Labuhanbatu.Menurut keterangan Kasa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak