Jumat, 30 Sep 2022 22:21
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Mahasiswa Mendesak KPK RI Segera Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Mahasiswa Mendesak KPK RI Segera Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Jumat, 08 Jul 2022 13:18
Istimewa
Tuntutan aksi
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta kembali datang menggeruduk kantor Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jl. Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jum'at, 08-7-2022).

Mereka kembali turun kejalan dalam rangka menyampaikan aspirasi jilid ke II (dua) terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu periode 2009-2014. Dan saat ini oknum menjabat sebagai salah satu pimpinan di Pemerintah Labuhanbatu.

"Mahasiswa ialah sebagai social control, penyambung lidah rakyat, dan mempunyai tanggung jawab moral atas keberlangsungan sistem pemerintahan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dalam menjalankan amanah sesuai perundang-undangan. Selanjutnya, Indonesia ialah negara demokrasi, yakni demontrasi sebagai salah satu bentuk perwujudan sistem berdemokrasi didalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,"Ujarnya.

Taufan Matondang mengatakan, terkait ada nya problematika perkara kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu Periode 2009-2014.

"Diduga adanya kejanggalan dalam perjalanan perkara tersebut, dan masih banyak mengundang perhatian serta pertanyaan dari publik hingga saat ini. Walaupun sudah ada beberapa orang oknum pegawai di sekretariat dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,"Ungkapnya.

Untuk itu, dia mengatakan demi adanya kepastian hukum, rasa berkeadilan, dan tanpa tebang pilih dalam perkara tersebut". 

Maka untuk itu, kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih dan menuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Labuhanbatu Periode 2009-2014. Dan saat ini oknum menjabat sebagai salah satu pimpinan di Pemerintah Labuhanbatu,"Tegasnya saat menyampaikan tuntutan.

Selanjutnya, dirinya berharap kasus perkara ini bisa diambil alih oleh KPK atas dasar hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor,"Harapnya.

"Dan terakhir, perlu kami sampaikan kepada publik ini merupakan aksi jilid ke II (dua), dan aksi kami ini murni tanpa ada yang menunggangi dari pihak mana pun. Kalau ada pihak yang mengklaim bahwasanya ini adalah aksi bayaran itu adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar. Selanjutnya, jika tuntutan kami ini juga tidak diakomodir, maka kami dari Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu Raya Bersatu-Jakarta akan melakukan gerakan berkelanjutan dengan membawa masa yang lebih besar dan juga akan melibatkan stakeholder gerakan mahasiswa lainnya hingga persoalan ini diusut sampai tuntas,"Tegasnya.
Editor: Budi

T#g:DPRD LabuhanbatuKPK RIpolitisi golkar
Berita Terkait
  • Kamis, 29 Sep 2022 18:29

    KNPI Apresiasi Kedatangan KPK Bersama Gubsu Di Tapteng

    Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan G

  • Selasa, 27 Sep 2022 22:57

    KPK sebut dugaan proyek fiktif di Tapteng, Waktu yang mengungkap

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingatkan Kepala Desa agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ungkapan itu disampaikan oleh Maruli Tua Manurung, sebagai Ketua Satuan Tugas Wilayah I Direkto

  • Senin, 12 Sep 2022 22:02

    Gubernur Papua Lukas Enembe Jadi Tersangka KPK

    Stefanus Roy Rening, Koordinator tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, mengungkapkan kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan gratifikasi Rp1 miliar.

  • Rabu, 07 Sep 2022 22:37

    Pimpinan KPK: Anies Diklarifikasi soal Inisiasi dan Commitment Fee Formule E

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjalani pemeriksaan di KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Anies diklarifikasi terkait inisiasi, penganggaran hingga commitment fee gelaran Form

  • Selasa, 06 Sep 2022 00:26

    Dewas Nilai Sinergi Tim Korsup KPK RI dan Pemprov Sumut Berjalan Baik

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tumpak Panggabean menilai sinergi Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera U

  • Kamis, 01 Sep 2022 15:31

    Anggota DPRDSU akan aksi tunggal di Polda, buntut "penggerebekan ecek ecek" di Tanjung Pamah

    Barak narkoba di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namurube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, sudah digerebek tim gabungan Polrestabes Medan, beberapa waktu lalu. Namun, penggerebekan i

  • Selasa, 23 Agu 2022 17:23

    Apresiasi Bimtek yang Digelar KPK, Edy Rahmayadi Sebut Pencegahan Korupsi Perlu Peran Seluruh Masyarakat

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutn

  • Sabtu, 20 Agu 2022 12:20

    Gubsu Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD 2023 bersama Pimpinan DPRD Sumut

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan anggaran pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumut disusun sepenuhnya untuk kepentingan rakya

  • Kamis, 18 Agu 2022 14:38

    DPD Golkar Tebingtinggi Dukung Musa Rajekshah Jadi Gubernur Sumut Masa Bhakti 2024-2029

    DPD partai Golongan Karya (Golkar) Tebingtinggi mendukung penuh Musa Rajekshah menjadi Gubernur provinsi Sumatera Utara masa bhakti 2024-2029.Pernyataan yang disampaikan ketua DPD Partai Golkar Tebing

  • Rabu, 17 Agu 2022 00:17

    Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Utama Pemerintah

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena itu, kata dia, aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK akan terus be

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak