Selasa, 18 Jun 2024 15:18
busana muslimah

Masyarakat Adat dan Petani Unjuk Rasa Menuntut Penerbitan SK Eks HGU PTPN

Medan (utamanews.com)

Oleh: Tony

Senin, 10 Jun 2024 18:39

Istimewa
Aksi unjuk rasa menuntut SK Eks HGU di kantor Gubernur Sumut
flash sale baju bayi
Gabungan Masyarakat Adat dan Petani menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (10/6).

Mereka menuntut penerbitan SK kepemilikan tanah Eks HGU PTPN di Kabupaten Deliserdang dan Langkat untuk para petani.

Dalam orasinya mereka mendesak Pemerintah Sumut agar konsisten melaksanakan keputusan pemerintah no 592.17321-70/2/83. Perihal penyelesaian redistribusi Tanah obyek landreform yang telah dikeluarkan dari areal hak guna usaha PTP IX seluas 7.475,1180 hektare di Deli Serdang dan 2,609,8820 hektare di kabupaten Langkat untuk para petani.

Mendesak kementrian BUMN Erik Thohir agar memeriksa seluruh aset negara yang dikelola oleh PTPN 2 yang kami sinyalir banyak yang disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat adat dan petani mengimbau kepada pemilik modal asing kepentingan para pihak pengembang agar hengkang dari tanah kami ini.

Masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra.

Mendesak presiden Republik Indonesia bapak Ir Jokowi Widodo segera membuat Keppres untuk melindungi tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah puluhan tahun dihuni dan dikelola.

Mendesak KPK agar mengusut PTPN2 dan NDP (Nusa Dua Propertindo) atas pengalihan lahan kepada pihak pengembang.

Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Jokowi Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani yang sudah puluhan tahun mengelola tanah yang saat ini kami tempati.

Berpesan Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Jokowi Widodo segera membubarkan PTPN2 dan PTPNI yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat dan petani kabupaten Langkat dan Deli Serdang dan setop pembangunan rumah mewah yang hanya mengorbankan tanah milik masyarakat adat dan petani.

"Kami datang ke sini menuntut keadilan. Selama ini masyarakat adat dan petani menjadi bulan-bulanan oleh para pemodal. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, nasib masyarakat adat dan petani selalu dianaktirikan oleh matia-mafia tanah yang terus mengincar tanah milik masyarakat adat dan petani," ujar Koordinator Aksi Ustad Darul.

Dia mengatakan, masyarakat adat dan petani seharusnya menjadi pondasi berdirinya negara Republik Indonesia.

"Terbukti ketika tanah milik masyarakat adat dan petani digusur dan dirampas oleh perusahaan swasta, Pemerintah dan aparat keamanan selalu diam dan bahkan terkesan membela para pemodal asing tersebut," katanya.

Untuk itu, kata Darul, pihaknya turun ke jalan untuk menuntut janji pemerintah memastikan petani dan masyarakat ada mendapatkan haknya.
Editor: Budi

T#g:Eks HGUMadzilahUstadz Dahrul
glazed
Berita Terkait

Bonnet Sleeping Double Sensyne Extendable Wireless Compatible Android Children Camcorder Silicone JBL Tune 510BT Ear Headphones
girl underwear 1 girl underwear 2 girl underwear 3 girl underwear 4
tiktok rss yt ig fb twitter

Tentang Kami    Pedoman Media Siber    Disclaimer    Iklan    Karir    Kontak

Copyright © 2013 - 2024 utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

⬆️