Ratusan masyarakat Kepulauan Nias yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Ono Niha (HIMONI) dan Forum Komunikasi Masyarakat Nias (Forkamnis) geruduk Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (3/9/2018). 

Dalam aksi tersebut, mereka meminta KPU RI dan Timsel Sumut V membatalkan pelaksanaan Ujian Test Computer Assisted Tes (CAT) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 04 September 2018 di Universitas Sumatera Utara.

Masa menilai Surat Putusan KPU RI Nomor 1056/PP.06-KPT/05/KPU/VIII/2018 tentang Perubahan keputusan KPU RI Nomor 505/PP.06-KPT/05/KPU/VI/2018 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahp V, serta Keputusan Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten/Kota Sumut V Periode 2018-2023 Nomor 09/Timsel Sumut V/VIII/2018 tentang pengumuman hasil penelitian ulang seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2018-2023 wilayah Sumut V, tidak berdasar dan cacat hukum.

Pimpinan Aksi Arianus Sarumaha bersama kawan-kawannya meminta KPU RI dan Timsel wilayah Sumut V terkhusus bagi Calon KPU Kabupaten Nias Selatan yang akan ikut Tes CAT besok agar dibatalkan karena telah cacat secara yuridis.

"Kami minta KPU RI dan Timsel Sumut V membatalkan Ujian CAT besok karena telah cacat hukum. Hal tersebut karena tidak dalam aturan baik di PKPU maupun di UU No 7 Tahun 2017 untuk dilakukan penelitian ulang administrasi," tegas Aris.

Dalam tanggapannya, Ketua Timsel Wilayah 5, Tonny Situmorang tidak banyak berucap atas tuntutan masa, malahan beliau menyebutkan kalau itu adalah urusan KPU RI.

"Itu adalah (Lolosnya 16 orang yang ikut ujian CAT) gawenya KPU RI, kami hanya menjalankannya", jelas Tonny.

Sementara massa meminta untuk dihentikan ujian CAT yang akan berlangsung besok di USU. Kabarnya elemen masyarakat yang tergabung di wadah HIMONI dan FORKAMNIS ini akan melanjutkan tuntutannya di KPU Sumut dan USU tempat pelaksanaan ujian CAT

"Berdasarkan surat dari KPU RI nomor 1056 itulah kami diminta untuk seleksi ulang 16 peserta baru ini," ujarnya. 

Pengunjuk rasa menyebut surat tersebut sebagai bentuk intervensi sehingga mereka tetap menyatakan protes. Pada akhirnya Tony meninggalkan pengunjuk rasa sehingga mereka menjadi berang dan mencoba memaksa masuk ke Kantor KPU Sumut. Namun aksi ini dihalangi oleh ratusan polisi yang berjaga sehingga nyaris berujung bentrok.