Pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Binjai, Syahrir Nasution, SE MM, angkat bicara terkait banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Binjai, yang mendampingi Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah MAP, pada saat mengembalikan berkas pendaftaran dan penjaringan Walikota dan Wakil Walikota Binjai periode 2024-2029 di Kantor DPD Partai Golkar Binjai, Senin (22/4) kemarin.
Tidak hanya sejumlah OPD, Sekdako Binjai, Kabag, Kaban, Camat, Lurah serta Kepala Lingkungan yang ada di Kota Binjai, juga tampak hadir di Sekretariat DPD Partai Golkar Binjai guna mendampingi Amir Hamzah mengembalikan berkas pendaftaran dan penjaringan.
"Walikota selaku pejabat Negara tidak mengerti atau pura pura bodoh tentang Undang Undang Kepegawaian," ungkap Syahrir, Selasa (23/4).
Dosen diberbagai Universitas ternama di Sumatera Utara ini juga ikut mempertanyakan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keikutsertaan mendampingi Walikota Binjai mengembalikan berkas pendaftaran dan penjaringan tersebut.
"Selaku ASN, tentu tidak boleh ikut dalam partisipasinya terhadap Keinginan Birahi Walkot. Loyalitaskah ini atau Indoktrinasi halus," tegas Syahrir dengan penuh tanya.
"Kalau mendaftar saja sudah berani terang terangan menggunakan ASN, apalagi nanti sewaktu kampanye. Mengelola negara ini jangan seperti anak yang baru 'melek' baca nulis," sambung Syahrir diakhir ucapannya.
Terpisah, salah seorang warga Binjai yang meminta namanya untuk tidak disebutkan menilai, para ASN yang hadir dan ikut mendampingi Walikota Binjai di Kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai, ikut terlibat dalam Politik praktis.
"Alangkah baiknya bila para ASN itu mengurus pelayanan kepada masyarakat, bukan malah meninggalkan tanggung jawab dan ikut dalam berpolitik," ucapnya.
Warga tersebut juga mengatakan, sebagai seorang Walikota, Amir Hamzah juga seharusnya dapat menjadi contoh dan teladan dalam berpolitik, bukan malah sebaliknya. Sebab hal ini tidak memberikan edukasi politik yang baik.
"Kalau Walikotanya saja tidak pernah peduli dan tidak mau mengajarkan etika, kepatutan dan moral politik, maka anak buahnya akan lebih parah," demikian tutup sang Sumber.