Rabu, 22 Apr 2026

PBB Paluta: Penyesuaian harga BBM adalah pengalihan subsidi dari pemilik mobil ke yang berhak

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Adjie Minggu, 04 Sep 2022 10:44
Tuppal P Marpaung
 Istimewa

Tuppal P Marpaung

Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi mendapat dukungan dari masyarakat karena menilai bahwa selama ini uang negara salah sasaran, disubsidi ke masyarakat yang sudah mampu, sementara masih puluhan juta jiwa lagi yang lebih berhak.

Salahsatu tokoh masyarakat yang mendukung adalah Tuppal P Marpaung, Ketua Pemuda Batak Bersatu (PBB) Paluta.

"Seperti yang disampaikan bapak presiden kita, bahwa beliau sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," ujar Tuppal, di Paluta, Minggu (4/9/2022).
"Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Memang seharusnya, uang negara itu diutamakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu lah", tuturnya.
Untuk itu, Tuppal mengajak masyarakat agar berpikir jernih dan mendukung keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
"Sudah kita lihat bagaimana cara kerja bapak Jokowi yang pro rakyat kecil selama ini. Bagaimana pun pahitnya kebijakan Jokowi, ternyata ujung-ujungnya demi masyarakat, bukan demi pribadi atau kelompoknya. Marilah sama-sama kita dukung," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️