Jumat, 30 Sep 2022 22:52
  • Home
  • Sosial Budaya
  • PBB Paluta: Penyesuaian harga BBM adalah pengalihan subsidi dari pemilik mobil ke yang berhak

PBB Paluta: Penyesuaian harga BBM adalah pengalihan subsidi dari pemilik mobil ke yang berhak

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Minggu, 04 Sep 2022 10:44
Istimewa
Tuppal P Marpaung
Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi mendapat dukungan dari masyarakat karena menilai bahwa selama ini uang negara salah sasaran, disubsidi ke masyarakat yang sudah mampu, sementara masih puluhan juta jiwa lagi yang lebih berhak.

Salahsatu tokoh masyarakat yang mendukung adalah Tuppal P Marpaung, Ketua Pemuda Batak Bersatu (PBB) Paluta.

"Seperti yang disampaikan bapak presiden kita, bahwa beliau sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," ujar Tuppal, di Paluta, Minggu (4/9/2022).
"Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Memang seharusnya, uang negara itu diutamakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu lah", tuturnya.

Untuk itu, Tuppal mengajak masyarakat agar berpikir jernih dan mendukung keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
"Sudah kita lihat bagaimana cara kerja bapak Jokowi yang pro rakyat kecil selama ini. Bagaimana pun pahitnya kebijakan Jokowi, ternyata ujung-ujungnya demi masyarakat, bukan demi pribadi atau kelompoknya. Marilah sama-sama kita dukung," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Jokowi juga memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
Editor: Budi

T#g:PBB PalutaPemuda Batak BersatuTuppal P Marpaung
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Agu 2021 14:17

    HUT Kemerdekaan RI, Pemuda Batak Bersatu Kota Tanjung Balai Bagikan Ribuan Masker

    Semarak HUT Ke-76 RI, Pemuda Batak Bersatu (PBB) bagi-bagi ribuan masker kepada warga di Kota Tanjungbalai, Selasa (17/8/2021).Pemuda Batak Bersatu dengan mengenakan seragam merah sambil membawa bende

  • Jumat, 02 Apr 2021 11:32

    Organisasi PBB, HBB, Aparat Kepolisian, dan Kepala Lingkungan Lakukan Pengamanan Gereja

    Menyambut hari besar kristiani Jumat agung, organisasi pemuda Batak bersatu (PBB), organisasi Horas Bangso Batak (HBB), aparat kepolisian serta kepala lingkungan melakukan pengamanan di gereja HKBP Ka

  • Sabtu, 17 Okt 2020 10:17

    Edy Rahmayadi Harapkan Kontribusi PBB Untuk Membangun Sumut

    Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan kontribusi yang lebih besar lagi dari Pemuda Batak Bersatu (PBB) untuk membangun Sumut. Apalagi PBB mempunyai potensi sumber daya manusia (SDM) yang

  • Rabu, 09 Sep 2020 21:49

    DPD PBB Provinsi Sumut dan Kabupaten Gelar Audiensi di BNNK Sergai

    DPD Sumatera Utara Pemuda Batak Bersatu (PBB) dan DPC Serdang Bedagai Pemuda Batak Bersatu (PBB) bersama menggelar audiensi sekaligus menjalin silaturahmi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BN

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak