Informasi dihimpun dari seorang Staf Kantor Gubernur Sumatera Utara saat memberikan Surat Undangan kegiatan Diskusi Publik, bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan situasi politik pasca Pemilu tahun 2019 di wilayahnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan Diskusi Publik dalam rangka pemecahan Isu-isu Aktual dengan Sinergitas Forkofimda Bersama Tokoh Masyarakat/ Agama Serta Pimpinan Partai Politik.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca Pemilu serentak tahun 2019 di wilayah Sumatera Utara.

Hal tersebut berdasarkan surat Undangan Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Nomor: 005/5067/2019 kepada Para Tokoh Masyarakat Tokoh Agama, DPRD Sumut Pangdam 1 /BB, Kapolda Sumut, Kajati Sumut dan Kabinda.

Dalam surat undangan tersebut, acara akan dilaksakan pada Hari Senin 20 Mei 2019 pukul 11:00 Wib s/d selesai, tepatnya di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara. Yang memberikan paparan pada kegiatan nantinya ialah, DPRD Sumut selaku fungsi legislatif terhadap perkembangan politik Pasca Perhitungan Suara Pemilu 2019, Pangdam 1/BB tentang Perkembangan Kondisi Stabilitas Keamanan di wilayah Sumatera Utara Pasca Perhitungan suara Pemilu 2019.

Kapolda Sumut tentang situasi Kamtibmas di Sumatera Utara pasca perhitungan suara Pemilu 2019 dan Kajati Sumut tentang penegakan Hukum di wilayah Sumatera Utara terhadap pelanggaran Pemilu 2019 dan juga Kabinda tentang Isu-isu yang berkembang yang dapat menggangu Ketertiban dan stabilitas Keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Surat tersebut di buat pada tanggal 16 Mei 2019 distempel dan ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Adapun instansi yang direncanakan hadir pada saat itu ialah DPR Sumut, Pangdam 1/BB, Polda Sumut, Kajati Sumut, Kabinda Sumut, Danlantamal Belawan, Danlanud Soweondo, Para OPD (Organisasi Perangkat Daerah), serta Pimpinan Partai di Sumut dan Para Tokoh Agama dan Masyarakat di Sumatera Utara.