Penegasan itu disampaikan Yetti Sembiring, yang hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh RRI Sibolga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tapanuli Selatan, Selasa (25/10/2022).

"Pemkab Tapteng sudah berani menindak tegas PNS yang ketahuan menggunakan narkoba. Semua PNS yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah juga sudah membuat pernyataan tidak akan menggunakan narkoba, termasuk honorer," ungkapnya.

Jika ketahuan, sekalipun hanya menggunakan narkoba, lanjut Pj Bupati, PNS yang bersangkutan langsung diberikan sangsi sesuai dengan peraturan kepegawaian.

"Ini bukan isapan jempol, sudah ada (PNS Pemkab Tapteng) yang diberhentikan, dan ini memang sudah kita lakukan," tegasnya.

Selain itu, Pj Bupati juga menyampaikan upaya upaya lain yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng dalam memberantas tempat peredaran narkoban di daerah itu. Salah satunya adalah tempat hiburan malam.

"Tempat hiburan itu rentan sekali peredaran narkoba, itu terus ditertibkan, dirazia oleh Pemkab Tapteng melalui petugas Satpol PP bekerjasama dengan kepolisian," jelasnya.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah sosialiasi bahaya narkoba di sekolah sekolah tingkat SMP dan SMA melalui Kesbang Tapteng.

"Kapolres kami (Kapolres Tapteng) ini juga rajin ke sekolah sekolah sosialisasi penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Kemudian tambah Pj Bupati, perlu diadakan even bagi anak anak muda di Sibolga Tapteng, seperti olahraga, even pariwisata dan lainnya.

"Sehingga dengan adanya nanti even tersebut tentu akan mengurangi niat untuk menggunakan narkoba," jelas wanita berparas cantik itu.

Dalam kesempatan dialog interaktif tersebut, pejabat keibuan itu juga mengusulkan kolaborasi Pemkab Tapteng dengan Pemko Sibolga untuk menggelar berbagai even di kedua daerah.

"Dengan semakin banyak nanti even even yang diselenggarakan, maka anak anak muda Sibolga Tapteng akan sibuk mengikuti even tersebut, sehingga mereka tidak punya waktu lagi menyendiri ke pantai menggunakan narkoba," ujarnya.

Menurut Pj Bupati, untuk memberantas narkoba, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama lapisan masyarakat, baik tokoh agama, dan lainnya.

"Jadi Pemkab Tapteng sudah berupaya dengan baik untuk memerangi narkoba. Yang nyata itu adalah, dari 159 desa di Tapteng, sudah mengeluarkan peraturan desa. Peraturan desa itu dikeluarkan oleh kepala desa kepada masyarakat. Jika ketahuan (masyarakat) menggunakan narkoba, itu ada sangsi langsung dari pemerintah desa," tutupnya.

Dalam dialog interaktif yang dipandu langsung oleh Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ade Irosadi, hadir Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, Kapolres Tapteng, AKBP Jimmy Christian Samma, Kapolres Sibolga, AKBP Taryono Raharja dan dari BNN Tapanuli Selatan, Kompol Hendro Wibowo, sebagai narasumber.