Terbitnya SHGB PT Nirvana Memorial Nusantara Diduga Menggunakan Surat Palsu
Medan (utamanews.com)
Oleh: Dito
Jumat, 17 Mar 2023 11:37
Dok. Istimewa
Anita Sitepu dengan didampingi lembaga pendamping Yayasan Ate Keleng (YAK) GBKP dan kuasa hukum dari BAKUMSU membuat laporan Polisi di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) POLRI atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan surat dan/atau keterangan palsu dalam akta otentik dan/atau penyerobotan tanah” sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/6/III/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.
BakumsuPT Nirvana Memorial Nusantara
Membuat Laporan Polisi di Mabes Polri
Demikian disampaikan oleh Audo Sinaga sebagai kuasa hukum Anita Sitepu, dkk, dalam siaran persnya, yang diterima redaksi Jumat (17/3/2023).
Audo Sinaga menerangkan bahwa dalam hal ini, Anita Sitepu bertindak sebagai perwakilan Kelompok Tani Lepar Lau Tengah Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Perampasan Tanah.
Laporan Polisi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) POLDA SUMUT tanggal 21 Februari 2023 yang menerangkan bahwa “berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Satgas Mafia Tanah dari BARESKRIM POLRI dan POLDA SUMUT ditemukan petunjuk bahwa di atas tanah milik Anita Sitepu, Dkk yang berada di SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara, sehingga diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 266 KUHP pada penerbitan warkah ex SHM No.285 yang berubah menjadi SHGB No.28.”
Audo Sinaga sebagai kuasa hukum menyampaikan bahwa temuan penyelidikan Satgas Anti Mafia Tanah tersebut menguatkan fakta bahwa SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara sebagai akta otentik diterbitkan di atas tanah milik masyarakat Rambung Baru dan Bingkawan.
"Dengan demikian diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan palsu. Hal ini menguatkan dugaan terjadinya praktek mafia tanah di Desa Rambung Baru dan Bingkawan. Untuk itu, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas dan menangkap aktor-aktor yang terlibat dalam praktek mafia tanah tersebut," tegas Audo.
Kemudian, lanjutnya, kepada Kementerian ATR/BPN harus meninjau ulang, kalau perlu dicabut SHGB PT. Nirvana.
"Sebab ini sudah meresahkan masyarakat terkhusus bagi mereka yang digugat dan lahan pertanian masyarakat yang dirusak oleh PT. Nirvana Memorial Nusantara," ungkapnya.
Dijelaskan juga bahwa setelah membuat Laporan Polisi di BARESKRIM POLRI, 6 Maret 2023, Anita Sitepu berserta pendamping bertemu dengan Wamen ATR/BPN Bapak Raja Juli Antoni dan turut dalam pertemuan tersebut Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Deli Serdang.
“Kenapa di tanahku disertifikatkan atas nama PT. Nirvana padahal aku engga pernah menjual tanah ke siapa pun, terus dirusak lahanku, habis itu digugat aku," kata Anita waktu itu.
Kakanwil dan Kakanta menyampaikan akan mengaudit secara internal proses penerbitan SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dari tahun 2018 kasus ini mencuat sampai sekarang masih belum mendapat titik terang dari Kementerian ATR/BPN selaku penerbit SHGB PT. Nirvana. Padahal masyarakat sudah berulang mengadu dan beraudiensi dengan istansi tersebut.
"Benang kusut ini mesti diselesaikan dengan menyeluruh. Seluruh aparat yang terlibat harus bersinergi dalam memberantas kejahatan mafia tanah ini, bukan hanya sekedar lips service atau basa-basi," pungkas Audo.
Editor: Budi
Berita Terkait
-
Kamis, 13 Apr 2023 21:23
Korban Pelanggaran HAM Berat 1965 di Sumatera Utara Bertemu Komisioner Komnas HAM di BAKUMSU
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu dengan kelompok korban pelanggaran HAM berat 1965 yang ada di Sumatera Utara.Pertemuan dilakukan di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum d
-
Rabu, 19 Okt 2022 19:09
Pemprov Sumut Segera Tertibkan Bangunan Liar di Bumper Sibolangit
Edy Rahmayadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama seluruh unsur Forkopimda akan menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di atas lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
-
Rabu, 14 Sep 2022 21:54
16 Bulan Laporan Masyarakat Adat Natumingka Mengendap di Polda Sumut dan Polres Toba
Roy Marsen Simarmata dari Perhimpunan Bakumsu selaku Penasihat Hukum Masyarakat Adat Natumingka mengungkapkan bahwa sudah 16 bulan berlalu sejak masyarakat adat Natumingka membuat laporan polisi dugaa
-
Senin, 25 Jul 2022 12:35
Lagi, Aparat Kepolisian Represif terhadap Masyarakat Adat
Warga sipil tanpa senjata masih diperlakukan layaknya kelompok kriminal berbahaya. Aksi damai direspons dengan kekerasan dan intimidasi. Hal ini dialami (lagi) oleh Masyarakat Adat Sihaporas yang terg
-
Rabu, 23 Mar 2022 18:23
Polres Simalungun Mangkir dalam Sidang Praperadilan Thomson Ambarita
Hari ini, Rabu 23 Maret 2022), dimulai Sidang Permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang diajukan Thomson Ambarita (Masyarakat Adat Sihaporas) melalui kuasa hukumny
Berita Terbaru
Sosial Budaya| 7 jam laluSosialisasi IKN, Asrenum Panglima TNI Paparkan Integrasi Trimatra Terpadu
Sosial Budaya| 14 jam laluKelenteng Qi Tian Da Sheng Diresmikan, Sanni: Apa Mereka Mau Buat Ricuh dan Kegaduhan?
Sosial Budaya| 17 jam laluWali Kota Pematang Siantar dr Susanti Irup HUT KORPRI ke-52, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
