Kamis, 18 Agu 2022 11:21
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan, Massa KT Rampah Demo DPRD dan Bupati Sergai

Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan, Massa KT Rampah Demo DPRD dan Bupati Sergai

Sergai (utamanews.com)
Oleh: Erick Yoma
Kamis, 09 Jun 2022 15:29
Istimewa
Aksi damai massa KT Rampah, Kamis (9/6)
Sekitar dua ratusan massa yang tergabung dalam Kelompok Tani (KT) Rampah menggelar aksi damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Serdangbedagai (Sergai) di Seirampah, Kamis (9/6/2022).

Pantauan di lapangan, aksi damai yang diawali di Kantor DPRD Sergai tersebut, terkait konflik lahan antara masyarakat Kelompok Tani Rampah dengan pihak perkebunan kelapa sawit PT Soeloeng Laut.

Saat menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Sergai, massa aksi diterima Ketua DPRD, dr M Riski Ramadhan Hasibuan didampingi Anggota Komisi A, Longwey Pakpahan dan Robert Butar-Butar.

Di hadapan Ketua DPRD Sergai, Ketua KT Rampah sekaligus Koordinaror aksi, Musanif Saragih meminta DPRD Sergai menyurati Kepala Daerah Sergai agar mencabut rekomendasi penerbitan HGU PT Soeloeng Laut.

Kemudian, meminta DPRD Sergai menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan PT Soeloeng Laut yang belum terselesaikan hingga saat ini. Serta meminta DPRD agar memanggil pihak BPN dan Bupati Sergai untuk memberikan klarifikasi atas terbitnya HGU PT Soeloeng Laut Nomor 40 tanggal 28 Mei 2021.

Menganggapi tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Sergai, M Riski Ramadhan Hasibuan mengatakan permasalahan yang disampaikan massa aksi ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah) besar DPRD Sergai dan berjanji akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

"Kami siap mengawal dan siap berada di barisan bapak dan ibu untuk memperjuangkan ini. Kami akan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah Sergai dan kami akan berdikusi dengan DPRD Provinsi Sumut dan juga Komisi III DPR RI terkait permasalahan ini. Mohon segala data-data pendukung dapat diserahkan kepada kami," ujar Riski Ramadhan.

Usai menyerahkan tuntutannya kepada Ketua DPRD Sergai, massa aksi selanjutnya bergerak ke Kantor Bupati Sergai dengan pengawalan ketat personel Polres Sergai dan Satpol-PP Sergai.

Di Kantor Bupati Sergai, Musanif Saragih menyampaikan tuntutan  meminta Bupati untuk mencabut surat rekomendasi perpanjangan SK HGU PT Soeloeng Laut tanggal 19 April 2021.

Meminta Bupati Sergai untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat Kelompok Tani Rampah dengan PT Soeloeng Laut.

"Apabila tuntutan kami ini tidak segera ditindak lanjuti, maka pada tanggal 20 Juni 2022 kami akan mengadakan pemblokiran lahan sesuai dengan patok tapal batas yang sudah disepakati kedua belah pihak pada tanggal 3 Oktober 2013 dan telah diukur pada tanggal 20 November sampai 24 Desember 2014, dengan massa yang lebih besar lagi," tegas Musanif.

Namun sayang, Bupati Sergai, H Darma Wijaya maupun Wakil Bupati, H Adlin Umar Yusri Tambunan tidak dapat menemui massa aksi dikarenakan menghadiri tugas lain. Massa aksi diterima Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Sergai, Onggung Purba.

Onggung mengatakan akan menampung aspirasi massa KT Rampah untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan.

Ketua KT Rampah sekaligus Koordinator aksi di sela berlangsungnya aksi damai di halaman Kantor Bupati Sergai kepada sejumlah awak media mengatakan, aksi damai ini digelar terkait konflik lahan antara masyarkat Kelompok Tani Rampah dengan pihak perkebunan kelapa sawit PT Soeloeng Laut yang sudah berlangsung 30 tahun dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Melalui aksi ini, pihaknya meminta klarifikasi tentang surat rekomendasi bupati tanggal 19 April 2021 yang memberi rekomendasi untuk memperpanjang HGU, sementara di lahan tersebut masih ada sengketa.

"Kami juga ingin klarifikasi dari bupati, kenapa bupati (yang saat itu) baru 2 bulan menjabat, kok sudah mengeluarkan rekomendasi. Sementara masih banyak bukti-bukti jika lahan tersebut masih bersengketa.

Musanif menjelaskan, sesuai pengukuran tim 14 BPN RI yang dibuat dengan kesepakatan bersama dan sesuai peta bidang lahan yang sudah keluar, total luas lahan yang diklaim milik masyarakat kelompok tani seluas 942 hektare. 

"Pengukurannya itu dilakukan dua kali, yang pertama secara global dan kedua diukur lahan masyarakat tersebut," jelasnya.

Musanif juga menyampaikan jika HGU PT Soeloeng Laut sudah berakhir pada 31 Desember 2014 yang lalu. Dan pada tahun 2020, Bambang Priyono, Kakanwil BPN Sumut saat itu, telah mengeluarkan surat ke Kementrian ATR untuk tidak dulu memperpanjang lahan eks HGU tersebut, karena masih ada sengketa lahan dengan masyarakat.

"Jadi, pihak BPN sendiri telah menyatakan bahwa di lahan itu ada sengketa. Tapi kenapa di tahun 2021, tepatnya tanggal 28 Mei 2021,  kok sudah terbit HGU," katanya.

Yang lucunya lagi, tambah Musanif, pihaknya mendapat surat dari Kementrian ATR melalui Direktorat Sengketa dan Penetapan Hak tanggal 2 Juni 2021, yang bunyinya masih akan menerbitkan SK perpanjangan HGU.

"Tetapi kenyataannya di lapangan, di bulan Mei 2021 (perpanjangan HGU) kok sudah terbit. Inikan lucu, inilah indikasi terjadinya mafia tanah di bumi Serdangbedagai," cetusnya.

Untuk itu, pihaknya meminta klarifikasi dari Bupati Sergai terkait rekomendasi yang dikeluarkan bupati tanggal 19 April 2021, rekomendasi perpanjangan HGU tersebut. 

"Jadi, kita minta kepada Bupati untuk segera mencabut rekomendasi tersebut. Kedua, kita minta kepada Bupati untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini. Karena sebagai warga  masyarakat, kita ini kan juga anak beliau (Bupati)," tutup Musanif.

Usai menyerahkan aspirasi kepada Bupati Sergai yang diterima Kabag Tapem Setdakab Sergai, Onggung Purba, massa KT Rampah membubarkan diri dengan aman dan tertib dengan pengawalan pihak kepolisian dari Polres Sergai.
iklan HUT RI 77 Wali dan Wakil Wali Kota Medan
Editor: Donini Ari Rajagukguk

T#g:Bupati SergaiDPRD SergaiPT Soeloeng LautPoktansengketa
Berita Terkait
  • Selasa, 05 Jul 2022 08:25

    Lapor Pak Kapolres, Penyelewengan Dana PUAP T.A 2011 Di Desa Pematang Terang Mohon Ditindaklanjuti

    Anggaran Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan bentuk fasilitasi Bantuan Pinjaman modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupu

  • Kamis, 23 Jun 2022 08:53

    Soal 4 Pulau di Perbatasan Sumut-Aceh, Afifi: Mendagri Sudah Tetapkan Masuk Wilayah Sumut

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 telah menetapkan empat pulau di perbatasan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) - Aceh, masuk ke dalam wi

  • Senin, 13 Jun 2022 17:53

    DPRD Binjai Gelar RDP Bahas Status Tanah di Jalan Bangau Lingkungan IX Kelurahan Mencirim

    Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kelompok Tani (Poktan) Sepakat Tani dan pihak PTPN 2 Kebun Sei Semayang, berlangsung di ruangan Komi

  • Senin, 06 Jun 2022 10:36

    Kades Pekan Tanjung Beringin dan Warga Ucapkan Terimakasih Pada Bupati Sergai

    Sekitar 280 Unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terealisasi di Desa Pekan Tanjung Bringin, Kecamatan Tanjung Beringin, diberikan kepada warga pemilik rumah tidak layak huni, di tahun 2

  • Rabu, 20 Apr 2022 22:00

    Edy Harapkan Konflik Agraria di Sumut Diselesaikan Secara Adil dan Berketetapan Hukum

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap penanganan sengketa dan konflik agraria di Sumut diselesaikan dengan adil, bermanfaat dan berketetapan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasal

  • Rabu, 13 Apr 2022 20:03

    Bupati Sergai ajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran spiritual

    Tim III Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) 1443 H yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Faisal Hasrimy, AP. M.AP kunjungi Masjid Usisa'

  • Rabu, 23 Mar 2022 20:03

    Ketua DPRD Sergai Sebut Pasar Lelo Tidak Melanggar Perda

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai (Sergai) dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan menyebutkan bahwa pasar Lelo tidak melanggar Peraturan Daerah (PERDA) No 7 tahun 2018 tentang Penata

  • Selasa, 22 Mar 2022 14:32

    Ibu- Ibu Perwiritan di Perbaungan Ungkap Bupati Sergai Sudah Sangat Pancasilais

    Gabungan Ibu- ibu Perwiritan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mengungkapkan statamennya, bahwa Bupati Sergai H.Darma Wijaya, dan Wakil Bupati H.Adlin Tambunan, sudah Pancasilai

  • Rabu, 16 Mar 2022 11:36

    Ketua Himppera ungkit janji Ketua DPRD Sergai soal penertiban pasar liar

    Himpunan Pedagang Pasar Sei Rampah (Himppera), mengungkapkan janji yang pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Serdang Bedagai (Sergai), dr. Rizky Ramadhan Hasibuan, yakni tentang penertiban pasar pasar y

  • Rabu, 09 Mar 2022 22:59

    Keturunan Ompung Guru Hasahatan Menggugat Pihak Pengklaim Lahan Sekitar Perumahan PT SOL Taput

    Keturunan 'Opung Guru Hasahatan' mendatatangi Pengadilan Negeri Tarutung, Rabu, 9 Maret 2022, dengan maksud memenuhi panggilan dengan surat undangan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trt. Adapun t

  • Komentar Pembaca
    iklan pemko Medan sd 23 Agustus 2022

    Copyright © 2013 - 2022 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak