Walikota Medan Sampaikan Nota Jawaban Terkait Ranperda Perlindungan Anak
Medan (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Rabu, 09 Nov 2022 16:49
Istimewa
Pemko Medan mengakui jumlah anak jalanan dan pengemis di bawah umur yang telah ditertibkan dan mendapat pembinaan sebanyak 505 orang. Untuk mengatasi agar tidak terjadi peningkatan, Pemko telah membuat program pengawasan secara rutin.
DPRD MedanRanperdaRapat Paripurna
Hal tersebut disampaikan Walikota Medan Bobby Nasution dalam nota jawabannya terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (7/11/2022).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan anggota dewan dan sejumlah OPD.
Untuk menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerindra DPRD yang disampaikan anggota Fraksi Gerindra Dedy Akhsyari Nasution sebelumnya, terkait langkah dan program Pemko Medan mengatasi jumlah anak jalanan. Disampaikan Bobby, Pemko Medan melalui Dinas Sosial memiliki program kerja untuk pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
Program kerja dimaksud kata Bobby berjalan rutin berkala dengan melibatkan instansi terkait seperti Binmas Polrestabes Medan, Dinas Sosial, Satpol PP Kota Medan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Medan.
Kemudian terhadap program bagi anak gelandangan dan anak pengemis dengan pendekatan pemberdayaan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan.
Masih dalam pertanyaan Dedy Akhsyari terkait pencegahan apa saja yang akan dilakukan oleh Pemko Medan upaya meminimalisir kekerasan dan eksploitasi anak, Walikota Medan menyebut program pencegahan yang telah dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selanjutnya sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahunnya.
Menurut wali kota, saat ini pemko telah menjalankan program terkait permasalahan anak dengan membentuk UPT perlindungan perempuan dan anak. Dimana dalam UPT diberikan layanan berupa pengaduan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Data kekerasan anak untuk Tahun 2022 Januari hingga Agustus 2022 berjumlah 99 kasus yang melapor ke UPT perlindungan perempuan dan anak.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan Daniel Pinem dari Fraksi PDI P DPRD Medan terkait situasi perlindungan anak dan bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pemko Medan dan bentuk bantuan ke Panti Asuhan anak.
Bobby mengatakan, pihaknya telah melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak mrlalui sosialisasi pencegahan kekerasan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang melibatkan LSM.
Sedangkan langkah yang dilakukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak tetap berupaya untuk membuat taman bermain anak disetiap Kecamatan.
Editor: Budi
Berita Terkait
-
Selasa, 28 Nov 2023 03:28
Manajemen RS Murni Teguh Mangkir RDP Dengan DPRD Kota Medan
Rencana rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Medan dengan pihak Rumah Sakit (RS) Murni Teguh Memorial, Jalan Jawa Gang Buntu Kecamatan Medan Timur batal terlaksana, karena pihak mana
-
Selasa, 21 Nov 2023 21:11
Setdako Binjai Sampaikan Ranperda APBD TA 2024 Kepada DPRD
Mewakili Walikota Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai H. Irwansyah Nasution, S.Sos, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binj
-
Selasa, 21 Nov 2023 20:11
Ranperda Perlindungan Anak Disetujui, Bobby Apresiasi DPRD Medan
DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan yang disampaikan Pemko Medan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daer
-
Selasa, 14 Nov 2023 23:14
DPRD dan Pemko Medan Setujui RPJMD 2021-2026
Melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Pemko Medan mendorong penajaman fokus dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026
-
Jumat, 03 Nov 2023 12:53
DPP HPSI Dukung Langkah Wali Kota Siantar dr Susanti Terkait Usulan Ranperda Lambang Daerah
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA didampingi Kabag Hukum Hamdani Lubis menerima audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Harungguan Purba Simalungun Indonesia (DPP-HPSI) di Ruang Kerja Wa
Berita Terbaru
Sosial Budaya| 9 jam laluSosialisasi IKN, Asrenum Panglima TNI Paparkan Integrasi Trimatra Terpadu
Sosial Budaya| 16 jam laluKelenteng Qi Tian Da Sheng Diresmikan, Sanni: Apa Mereka Mau Buat Ricuh dan Kegaduhan?
Sosial Budaya| 18 jam laluWali Kota Pematang Siantar dr Susanti Irup HUT KORPRI ke-52, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
