Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Karena itu, Presiden Jokowi kapan saja dapat mereshuffle kabinet sesuai kebutuhannya.

Kata Jamiluddin, Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak. Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi.

"Jadi, setiap Jokowi mereshuffle kabinet pasti memunculkan perdebatan. Jokowi akan tetap mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat," kata Jamiluddin, Selasa (18/10).

Menurut Jamiluddin, bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik.

Keyakinan Jamiluddin, Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik.

Namun untuk kepentingan demokrasi, diungkapkan Jamiluddin, Jokowi memang lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah.

Jamiluddin melihat, soal siapa yang dicopot di kabinet, partai politik harus taat asas.

"Tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan," pungkasnya diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.