Bahkan menurut Presiden RI Joko Widodo, Kas keuangan negara saat ini dalam kondisi tertekan, sehingga Pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sinyal dari Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang akan mengalami kenaikan itupun membuat sebagian masyarakat mulai ketar ketir. 

Meski secara resmi belum ada dinaikkan, namun masyarakat mulai bertanya tanya. Sebab menurut warga Pertalite merupakan BBM yang hingga sekarang ini masih disubsidi oleh Pemerintah. 

Menurut Ery, salah seorang pria penjual BBM eceran yang menjual dagangannya di Jalan Jend Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat. Walau sebagai penjual eceran, namun ia mengaku sudah mengetahui rencana harga BBM yang akan dinaikkan oleh Pemerintah.

"Udah dengar bang (rencana kenaikan BBM). Makanya saat ini sudah mulai sulit untuk mendapatkan (BBM) nya," ungkap Ery. 

Disoal darimana selama ini ia peroleh BBM jenis Pertalite yang dijualnya, pria berbadan kecil ini mengaku kalau dirinya memperoleh dengan cara melansir dari beberapa SPBU yang ada di Kota Binjai. 

"Melansir bang. Biasanya pakai Kereta (Sepeda Motor-red) jenis Suzuki Thunder. Karena kalau pakai kereta itu, tangkinya besar. Dalam 1 tangki (full) biasanya harganya Rp. 110.000," bebernya, seraya menambahkan, dalam 1 tangki Sepeda Motor, terkadang ia memberi tips sebesar Rp. 2.000 kepada petugas SPBU yang mengisi.

Cerita Ery hampir sama yang dirasakan oleh Enita, seorang pedagang BBM eceran jenis Pertalite yang menggelar dagangannya di seputaran Lapangan Merdeka Binjai. Wanita paruh baya ini juga mengaku sulit mendapatkan BBM jenis Pertalite.

Demi membantu perekonomian keluarganya, ia rela mencari BBM jenis Pertalite hingga ke daerah lain.

"Kami membelinya di SPBU arah ke Kuala. Sebab setau kami hanya itu yang bisa. Harganya Rp. 280.000/jerigen," ungkap Enita, seraya mengatakan bahwa jerigen yang dimaksud berisi 35 liter. 

Dampak rencana kenaikan BBM juga mulai dikeluhkan oleh beberapa Supir angkutan umum yang ada di Kota Binjai.

Salah seorang Supir Angkutan Umum trayek Binjai - Kampung Lalang yang namanya tidak ingin disebutkan mengaku resah sekaligus kesal dengan rencana kenaikan BBM yang akan dinaikkan oleh Pemerintah. 

"Saat ini setoran aja pun kadang kami gak dapat. Apalagi BBM akan dinaikkan. Bisa mati kami kalau begini. Bayangkan saja, ongkos dari Binjai ke Kampung Lalang atau sebaliknya cuma Rp. 7.000. Paling pun sewanya cuma 5 orang. Sementara untuk BBM nya sekali jalan Rp. 25.000," kata pria berbadan sedikit lusuh ini dengan nada kesal. 

Sebagai Supir Angkutan Umum, ia juga mengaku bingung dengan kebijakan yang diambil Pemerintah.

"Ongkos segitu aja penumpangnya sedikit. Gimana lagi kalau BBM naik, pasti ongkosnya kami naikkan juga. Pusinglah bang. Seharusnya Pemerintah mencari jalan lain, bukan malah menyesengsarakan masyarakat," demikian ungkap pria yang mengaku sudah menjadi supir angkutan umum sekitar 5 tahun ini, sembari berlalu dari Pangkalan angkutan umum untuk mencari penumpang.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, Bensin subsidi APBN telah membengkak menjadi Rp. 502 triliun. Indonesia menjadi satu dari sederet negara yang masih mempertahankan harga BBM di tengah kebijakan negara lain yang justru sudah mulai mengerek kenaikan harga bensin.

"Ingat di negara lain itu BBM sudah Rp. 17 ribu. Ada yang Rp. 31 ribu, kita masih Rp. 7.650. Bahkan solar Rp. 5.150, padahal harga keekonomian solar itu Rp. 19.000, harga keekonomian Pertalite Rp. 17.100. Pertamax harusnya Rp. 17.300, kita masih Rp. 12.500 karena semuanya disubsidi," katanya.

Jokowi juga mengatakan, keputusan untuk tetap mensubsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak juga telah menghitung risiko yang kemungkinan terjadi. Ia tak ingin kenaikan harga BBM memicu inflasi dan pada akhirnya menyebabkan instabilitas politik dalam negeri.

"Itu ada plus minusnya. Daya beli masyarakat menjadi turun, atau lari ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat menurun. Ini pilihan-pilihan," katanya.

Namun Jokowi menegaskan bahwa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah akan tetap dikalkulasi. Ia menekankan, Pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang justru hanya akan memberikan beban lebih kepada masyarakat.